BFC, PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang Prof Udin, mengakui pemerintah kota saat ini sedang menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup berat akibat kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sejak dirinya bersama Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mulai memimpin sekitar empat bulan lalu, kondisi keuangan daerah mengalami tekanan yang cukup besar.
“Kami mohon maaf jika selama ini kerja sama dengan teman-teman media belum maksimal. Sejak kami menjabat, pemerintah daerah sedang menghadapi efisiensi anggaran yang luar biasa,” ujar Prof Udin.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat hanya menyalurkan dana melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara itu, kebutuhan anggaran lain di daerah harus diupayakan secara mandiri oleh pemerintah daerah.
Dana dari pusat saat ini sebagian besar hanya untuk gaji ASN. Sementara untuk kebutuhan lain, seperti pembayaran pegawai PPPK, PPPK paruh waktu, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya, harus kita cari sendiri dari kemampuan daerah,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Prof Udin, membuat pemerintah kota pada tahun anggaran 2026 hampir tidak memiliki ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan.
“Bisa dikatakan untuk tahun 2026 ini hampir tidak ada dana pembangunan yang masuk. Jadi kita harus benar-benar berusaha memaksimalkan apa yang ada,” katanya.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada berbagai program kerja pemerintah daerah, termasuk kerja sama dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan media.
Meski demikian, Prof Udin menegaskan pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga hubungan baik dengan insan pers karena peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Bukan berarti kami tidak memperhatikan media. Justru kami ingin kerja sama dengan media semakin baik, hanya saja kondisi anggaran saat ini memang terbatas,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti perkembangan ekonomi nasional yang mulai menunjukkan tanda perlambatan berdasarkan rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, apabila belanja pembangunan terus menurun, hal tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, apabila belanja pembangunan terus menurun, hal tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Prof Udin berharap langkah tersebut dapat membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas pembangunan dan perekonomian di Kota Pangkalpinang ke depan.
Kami sedang berupaya mengajukan berbagai proposal ke pemerintah pusat melalui balai-balai teknis agar pembangunan di daerah tetap bisa berjalan,” Ujarnya.
