BFC, PANGKAL PINANG — Upaya memperkuat penanganan tiga penyakit menular utama—AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria—kembali didorong Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui pertemuan lintas sektor yang digelar di ruang rapat Bapperida, Rabu, (9/04/ 2026).
Pertemuan ini bukan sekadar forum koordinasi biasa. Di dalamnya, pemerintah mulai menekankan pendekatan social contracting atau kerja sama formal dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), sebagai strategi untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini luput dari layanan kesehatan.
Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes), Caprina Runggu, yang memimpin jalannya diskusi, menilai pendekatan konvensional sudah tidak cukup untuk menjawab tantangan di lapangan. Menurut dia, masih ada celah besar antara program pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Ia mencontohkan, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan membuat sejumlah wilayah dan komunitas belum tersentuh secara optimal. Di sisi lain, kelompok berisiko justru kerap berada di luar jangkauan sistem layanan formal.
“Di sinilah peran masyarakat menjadi penting, karena mereka yang paling dekat dengan komunitas tersebut,” kata Caprina dalam forum itu.
Selama ini, OMS dinilai telah bergerak cukup jauh—mulai dari edukasi kesehatan, penjangkauan populasi kunci, hingga pendampingan pasien. Namun, peran tersebut masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem program pemerintah daerah.
Padahal, regulasi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
Dalam aturan itu, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek semata, melainkan sebagai bagian dari sistem kesehatan yang sah untuk terlibat langsung.
Melalui skema social contracting, pemerintah daerah dapat mengikat kerja sama secara resmi dengan OMS, termasuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD. Skema ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program, terutama pada aspek pencegahan dan deteksi dini berbasis komunitas.
Isu lain yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah pola penyebaran HIV yang masih didominasi kelompok laki-laki. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan yang lebih spesifik, termasuk melibatkan sektor non-pemerintah seperti perusahaan tambang, pelabuhan, hingga konstruksi.
Peran Dinas Tenaga Kerja juga dinilai krusial, terutama dalam mendorong perusahaan agar aktif melakukan edukasi dan pencegahan di lingkungan kerja. Langkah ini dianggap penting mengingat mobilitas pekerja yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko penularan.
Pertemuan ini menjadi penanda bahwa pendekatan kolaboratif mulai diarahkan lebih serius. Tantangannya kini bukan lagi pada konsep, melainkan bagaimana memastikan kerja sama itu benar-benar berjalan dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Pemerintah menyadari, penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria bukan persoalan yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja bersama yang lebih terstruktur—bukan hanya di atas kertas, tetapi juga nyata di lapangan.(red).
