BFC PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah itu kembali membeli tandan buah segar (TBS) petani sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah daerah sebelumnya.
Permintaan tersebut menjadi salah satu hasil audiensi antara DPRD Babel dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel terkait dinamika kebijakan perdagangan dan ekspor crude palm oil (CPO) yang berdampak terhadap harga TBS sawit serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, Selasa (2/6/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan DPRD mengacu pada hasil rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian pada 29 Mei 2026.
Hasil rapat hari ini, DPRD mengacu pada kesimpulan rapat di Kementerian Pertanian. Kami meminta pabrik-pabrik PKS membeli sawit petani kembali berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 7 Mei 2026 lalu,” kata Didit usai audiensi di Ruang Banmus DPRD Babel.
Selain persoalan harga, DPRD juga menerima aspirasi terkait dugaan permainan timbangan dalam transaksi pembelian TBS sawit di sejumlah pabrik.
Menurut Didit, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar tidak merugikan petani.
Kami juga menerima aspirasi terkait dugaan permainan timbang. Ini akan ditindaklanjuti sehingga petani mendapatkan kepastian dan keadilan dalam penjualan hasil panennya,” ujarnya.
DPRD Babel juga meminta Satuan Tugas Pangan dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga sawit di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran yang merugikan petani, pihak berwenang diminta mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Didit menilai anjloknya harga TBS sawit berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Sebab, sebagian besar masyarakat Babel bergantung pada sektor perkebunan sawit.
Menurut dia, turunnya harga sawit dapat melemahkan daya beli masyarakat, menekan aktivitas UMKM, hingga membuat perputaran ekonomi di pasar tradisional ikut melambat.
“Kalau harga sawit turun, dampaknya luas. Daya beli masyarakat menurun, UMKM ikut lemah, pasar menjadi sepi. Ini bisa menjadi persoalan sosial ekonomi yang cukup kompleks,” Ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, persoalan tingginya harga pupuk juga menjadi perhatian. Petani menilai harga TBS yang saat ini diterima belum sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.
Didit menyebut harga ideal TBS yang diharapkan petani berada di kisaran Rp2.700 per kilogram. Sementara harga yang diterima saat ini masih berada di sekitar Rp2.100 per kilogram sehingga dinilai belum memberikan keuntungan yang memadai bagi petani.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel berencana menemui Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada pekan ini untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani sawit di Bangka Belitung sekaligus memastikan langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga TBS.
Ia juga mengapresiasi APDESI, para kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kondisi sektor perkebunan sawit di Bangka Belitung.
Kami akan bertemu dengan Dirjen Perkebunan untuk memastikan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah pusat terkait persoalan harga sawit ini,” Ujar Didit.(red).
