BFC, PANGKALPINANG – Ketua Sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya meminta agar kekosongan jabatan eselon di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat segera isi oleh pejabat definitif.
Sebagaimana diketahui, ada 9 posisi eselon II yang saat ini masih mengalami kekosongan. Sedangkan di eselon III dan IV totol ada 48 kekosongan.
“Kita sangat menyayangkan ini, dan kita tidak bicara masa lalu, kita sepakat bahwa DPRD meminta Pak Pj Sekda dan Pj Gubernur segera defintifkan mereka pejabat yang selama ini masih di Plh atau Plt di 9 OPD,” Ungkap Didit Senin (21/10/2024).
Saya juga meminta, agar kekosongan posisi jabatan eselon saat ini dapat diisi sebelum pembahasan anggaran 2025.
“Karena jika masih Plt pertanggung jawabannya bagaimana, bayangkan jika itu diserahkan ke Plt dan sudah ada bukti mereka pasti bicara maaf pak, wewenang kami tidak ada. Jadi gimana, uangnya mau tapi programnya tidak mau,” Ungkapnya
Didit menegaskan ke pihak eksekutif untuk tidak memandang sebelah mata persoalan ini. Nantinya, lanjut Didit, Komisi I DPRD Babel juga akan mengawal permasalahan ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita bayangkan sudah 4 Pj Gubernur kita tapi mereka tidak pernah melantik siapa-siapa. Sedangkan Pj Gubernur DKI saja baru 2 bulan sudah melantik 4 pejabat eselon. Jadi kita sepakat akan mengawal ini semua lewat komisi 1 dan Pj Sekda kita minta langsung ke Kemendagri untuk mempercepat hal ini,” jelas Didit.
Menyikapi hal ini, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto mengakui, bahwasannya permasalahan teknis yang terjadi saat ini ada di masing-masing OPD.
Ia pun berkomitmen agar dapat menyelesaikan persoalan puluhan ‘kursi kosong’ di eksekutif, sehingga bisa segera diisi oleh pejabat definitif sebelum pembahasan anggaran 2025.
“Tentunya menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak DPRD, kami akan segera mungkin untuk mempercepat ini ke Kemendagri,” tutupnya.
Banyaknya jabatan di lingkungan Pemprov Babel saat ini yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksanaan Harian (Plh) memang cukup mengagetkan para anggota legislatif periode 2024-2029 ini.
Anggota DPRD Babel, Muhtar Motong mengatakan, bahwa apa yang dilakukan pihak eksekutif hingga membiarkan puluhan jabatan eselon tak diisi oleh definitif adalah suatu kesalahan, dan terkesan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
“Kenapa kok kita mutasi dan rotasi sampai gak jalan? sampai dua tahun setengah ini luar biasa. ini saya anggap ada apa sebenarnya di Pemerintahan Provinsi ini,”Tegas Muhtar (red).
