BFC, PANGKAL PINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus menggenjot percepatan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan, menyusul masih rendahnya angka peserta aktif yang baru mencapai 77 persen. Padahal, untuk memenuhi standar Universal Health Coverage (UHC) prioritas, minimal 80 persen peserta harus aktif.
Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Pangkalpinang, Akhmad Subekti, usai mengikuti rapat koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bersama sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Rapat Sekda, Selasa (17/6/2025).
“Kepesertaan kita sudah 98 persen lebih, tapi yang aktif baru 77 persen. Untuk bisa masuk UHC prioritas, minimal harus 80 persen peserta aktif,” ujar Subekti.
Subekti menjelaskan, Dinas Kesehatan telah bergerak langsung ke lapangan selama tiga bulan terakhir. Namun hingga kini, baru sekitar 2.000 warga yang berhasil diaktifkan kembali kepesertaannya.
“Masih ada lebih dari 5.000 orang yang perlu kita kejar. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, proses aktivasi sangat mudah. Cukup membawa KTP dan KK, dan layanan bisa diakses di kantor Dinas Kesehatan yang buka 24 jam maupun di kantor kelurahan yang disambangi tim Dinkes.
Bagi warga yang menunggak, bisa langsung berkomunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu pelunasan di awal.
“Yang penting sekarang mereka aktif dulu. Untuk tunggakan bisa dibicarakan nanti dengan BPJS,” imbuhnya.
Selain itu, Dinas Sosial juga terlibat dalam verifikasi data peserta yang memungkinkan dialihkan ke skema PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran dari APBN).
“Karena BPJS diaudit oleh Inspektorat, jadi kalau datanya tidak valid bisa jadi masalah. Maka verifikasi harus benar,” jelas Subekti.
Dengan batas waktu hingga 20 Juni 2025, Pemkot menargetkan tambahan 5.000 peserta aktif agar Pangkalpinang bisa meraih predikat UHC prioritas.(red)
