BFC, PANGKAL PINANG – Pj Wali Kota Pangkal Pinang Unu Ibnudin menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, Senin (21/07/2025).
Dalam pidato pengantar yang berlangsung di hadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forkopimda, serta pejabat tinggi pratama Kota Pangkal Pinang, Pj Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antarpihak dalam perumusan anggaran tahun depan.
Rancangan KUA-PPAS ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, dengan mengusung tema “Pangkal Pinang Sejahtera Melalui Pembangunan Berbasis Perdagangan dan Jasa dengan Dukungan Industri Unggulan.”
IMG 20250721 105300 758 copy 4017×2552 scaled
“Konsep ini fokus pada pengembangan ekonomi lokal dan bertujuan menjadikan Pangkal Pinang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga nyaman untuk dihuni,” ujar Pj Wali Kota.
Dalam paparan keuangan disebutkan, bahwa total pendapatan daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp711,81 miliar.
Angka ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp210,76 miliar
Pendapatan Transfer sebesar Rp494,83 miliar.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam KUA-PPAS 2026 direncanakan sebesar Rp872,01 miliar, yang berarti terdapat defisit anggaran sebesar Rp160,20 miliar.
IMG 20250721 105554 439 copy 4375×2824 scaled.
Untuk menutup defisit, pemerintah kota mengandalkan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang diperkirakan mencapai Rp23 miliar.
Tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan, sehingga masih terdapat kekurangan pembiayaan anggaran sebesar Rp137,20 miliar.
Mengakhiri pidatonya, Pj Wali Kota menyampaikan harapan agar DPRD Kota Pangkal Pinang dapat memberikan masukan, pandangan, dan koreksi terhadap rancangan KUA-PPAS 2026 tersebut.
Ia menekankan bahwa penyusunan APBD bukan hanya proses teknis, tetapi juga merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun Pangkal Pinang yang berdaya saing dan inklusif.
“Kami berharap rancangan ini bisa dibahas secara konstruktif demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.(red).
