BFC, BANGKA – Ruas jalan penghubung Baturusa – Air Anyir kini berubah menjadi titik krisis lingkungan. Di Dusun 1 Desa Baturusa, tumpukan sampah tak hanya menimbulkan bau busuk yang menyengat, tapi juga mulai menguasai sebagian badan jalan, mengancam kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.Sabtu (02/08/2025).
Kondisi ini bukan datang tiba-tiba. Sudah sejak 2023, Pemerintah Desa Baturusa mengusulkan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di atas lahan desa seluas 3,2 hektare. Namun realisasi tak kunjung tiba. Ironisnya, jembatan penghubung menuju lahan TPA sudah rampung dibangun oleh Pemkab Bangka tahun lalu. Kini, warga bertanya: kenapa sampah masih jadi masalah, padahal infrastruktur pendukung sudah ada?
“Kalau dibiarkan terus begini, bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan warga. Ini sudah masuk kategori krisis!” tegas EM, warga setempat yang resah dengan kondisi tersebut.
Lebih mengkhawatirkan lagi, lokasi pembuangan saat ini justru berada di lahan bukan milik desa, menimbulkan potensi konflik agraria di masa depan. Banyak warga luar desa juga mulai memanfaatkan lokasi itu sebagai TPA liar karena dibiarkan terbuka tanpa pengawasan.
Aktivis lingkungan sekaligus anggota BPD, Atta, mengaku telah beberapa kali melaporkan situasi ini ke Pemdes, namun tanggapannya minim. Bahkan setelah ia mengadu ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka pada Juni 2025, belum ada langkah nyata di lapangan.
“Lahannya sudah ada. Surat edaran dari Pj Bupati juga jelas, setiap desa wajib punya TPA. Tapi entah kenapa, yang digarap malah proyek lain,” ujar Atta heran.
Kekecewaan masyarakat makin memuncak ketika Kepala Desa Baturusa, Junaidi, mengakui bahwa anggaran bangsal sampah 2024 dialihkan untuk membangun pagar lapangan bola. Sedangkan untuk 2025, anggaran kembali dialihkan untuk proyek sumur bor. “Mungkin tahun depan baru kita anggarkan bangsal sampah,” ucap Junaidi.
Pernyataan ini menyulut kemarahan warga. Mereka menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakseriusan Pemdes dalam menangani krisis lingkungan. Di tengah desakan penanganan sampah yang mendesak, proyek pagar lapangan bola dan sumur bor dinilai tidak seprioritas ancaman pencemaran dan kesehatan.
“Kalau Pemdes serius, dari dulu TPA itu sudah jadi. Lahannya ada, jembatannya ada, cuma kemauan dan keberpihakan ke warga yang nggak ada!” ujar seorang tokoh pemuda lokal dengan nada kesal.
Warga kini menuntut tindakan nyata dari Pj Bupati Bangka dan DLH untuk segera turun tangan. Krisis ini tak boleh lagi ditutup-tutupi atau dibiarkan menjadi bom waktu yang meledak saat korban sudah mulai berjatuhan akibat penyakit dan pencemaran.
Sampah bukan sekadar bau. Ini tentang keberpihakan pemerintah pada hak masyarakat untuk hidup sehat dan lingkungan yang bersih.(Ded).
