BFC, BANGKA – Pembangunan dua unit bangunan tambahan berupa gudang dan toilet di Plaza Wisata Exotic Matras, Kabupaten Bangka, menimbulkan tanda tanya.
Bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik pemerintah, tepat di lokasi yang dipasangi plang larangan mendirikan bangunan permanen.
Fredi, pemborong proyek, mengaku pembangunan itu bukan proyek pemerintah baru, namun proyek pribadi, yang juga tambahan dari proyek sebelumnya yang kini dianggap mubazir.
“Bukan proyek pemerintah, itu tambahan saja dari proyek lama. Pembangunan ini proyek pribadi,” kata Fredi saat dihubungi wartawan, Sabtu (30/08/2025).
Meski begitu, informasi di lapangan menyebut adanya aliran dana dari dinas terkait Pemkab Bangka yang diduga membiayai proyek ini.
Kontradiksi antara pernyataan pemborong dan indikasi penggunaan anggaran pemerintah menimbulkan pertanyaan soal legalitas dan status pendanaan bangunan tambahan tersebut.
Kualitas konstruksi juga menjadi sorotan. Pondasi bangunan hanya menggunakan batako, tanpa besi cor di sudut-sudutnya, sehingga jauh dari standar bangunan permanen. Kondisi ini dinilai berisiko jika benar menggunakan dana publik dan tidak ada nya,papan proyek di lapangan.
Terkait pendanaan, Fredi menyarankan wartawan untuk menanyakan langsung kepada dinas yang berwenang.
“Kalau soal itu, abang tanya ke dinas saja, biar jelas,” ujarnya.
Plaza Wisata Exotic Matras sendiri sebelumnya telah menuai kritik karena dianggap sebagai proyek mubazir. Sebagian besar fasilitas yang dibangun terbengkalai dan belum memberi manfaat signifikan bagi pengembangan kawasan wisata.
Namun alih-alih dievaluasi, proyek ini justru berlanjut. Hingga Sabtu (30/08/2025), terlihat dua bangunan baru tengah dikerjakan, masing-masing untuk gudang dan WC umum.
Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai asal-usul anggaran dan status bangunan tambahan tersebut.
Karena public ingin penjelasan resmi soal alasan melanjutkan pembangunan Exotic Matras, meski proyek sebelumnya saja sudah terbukti tidak efektif.
Publik pun mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya proyek miliaran rupiah itu dibangun, jika manfaatnya tak pernah dirasakan warga maupun wisatawan?
Kejelasan mengenai legalitas dan pendanaan bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah dengan larangan permanen masih ditunggu publik.(red).
