BFC, KOBA – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang I di SMK Negeri 1 Koba, Kamis (18/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, Didit menyerap aspirasi pihak sekolah terkait kebutuhan sarana dan prasarana, hingga pembiayaan penunjang pendidikan.
Kepala SMKN 1 Koba, Syahryanto menyampaikan dua persoalan utama. Pertama, kebutuhan mendesak pemasangan zebra cross di depan sekolah yang berada di jalur padat lalu lintas dan rawan kecelakaan. Kedua, keterbatasan biaya operasional sekolah, khususnya untuk kebutuhan bahan praktik siswa yang menelan anggaran cukup besar.
Menanggapi hal itu, Didit menegaskan bahwa reses kali ini memang diarahkan agar anggota DPRD Babel turun langsung ke sekolah-sekolah. Langkah ini, kata dia, penting untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan sekaligus menyerap masukan yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.
“SMK punya peran strategis menyiapkan lulusan yang siap kerja. Karena itu, dukungan pemerintah sangat penting. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan anggaran. Kami datang langsung mendengar masukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Didit.
Ia juga berpesan kepada para siswa agar tidak berhenti belajar setelah lulus dari SMK. Menurutnya, ada beragam program beasiswa yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Dalam dialog, Didit turut menanggapi keluhan terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) guru. Ia memastikan bahwa tidak ada pemotongan, melainkan penundaan pembayaran sesuai Surat Keputusan Gubernur. Saat ini, DPRD bersama pemerintah provinsi sedang mencari formula agar pembayaran dapat dilakukan secara maksimal.
“Insyaallah pada Desember, melalui sisa lebih perhitungan anggaran, hak bapak dan ibu guru akan kami berikan,” tegasnya.
Selain itu, Didit juga menerima aspirasi mengenai program Makan Bergizi (MBG) yang hingga kini belum sampai ke SMKN 1 Koba. Ia berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan untuk dikoordinasikan bersama stakeholder terkait.
Menurutnya, pembiayaan program MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah karena kebutuhan dananya mencapai sekitar Rp160 miliar per tahun.
“Kita tunggu kucuran dana dari pusat agar program ini bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Melalui reses ini, Didit menekankan bahwa DPRD Babel berkomitmen memperjuangkan kebutuhan pendidikan vokasi. Aspirasi langsung dari sekolah-sekolah, katanya, akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran demi peningkatan mutu pendidikan di Bangka Belitung.(red).
