Misteri Inex Palsu Milenium: TNI Diminta Tidak Tutup-Tutupi, Periksa Semua Anggota!, Info Damai Dalam Hal Apa?

oleh

BFC,PANGKAL PINANG — Kasus pengeroyokan sekuriti Grand Milenium Club (GMC) yang melibatkan beberapa oknum anggota TNI dinyatakan berakhir damai. Korban resmi mencabut laporan di Denpom II/5 Bangka, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media. Namun alih-alih meredakan polemik, penyelesaian damai justru menimbulkan gelombang pertanyaan baru dari masyarakat.

Publik menilai ada banyak hal janggal, terutama karena kasus ini sejak awal diberitakan berbagai media sebagai insiden yang dipicu oleh dugaan transaksi inex (ekstasi) palsu yang berujung keributan dan pengeroyokan. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan resmi dari institusi TNI mengenai benar-tidaknya isu narkotika yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut.

Publik: Kenapa Isu Narkotika Tidak Diselidiki?

Sejumlah warga dan pemerhati hukum yang mengikuti kasus ini mempertanyakan sikap TNI yang hanya menampilkan proses damai tanpa memberikan kejelasan mengenai inti persoalan yang ramai diberitakan.

“Kalau memang awal masalahnya terkait inex palsu seperti yang muncul di media, apa benar tidak ada penyelidikan? Kenapa tidak ada pernyataan resmi soal itu?” ujar salah satu warga Pangkalpinang.

Warga menilai, pemberitaan awal dari berbagai media mengaitkan insiden ini dengan dugaan pembelian inex palsu oleh oknum TNI. Jika benar demikian, seharusnya institusi militer menelusuri potensi pelanggaran narkotika, bukan hanya fokus pada perkelahian dan damai berdamai.

Kasus Selesai Begitu Saja? Publik Menilai Ada Perlakuan Khusus

Polemik semakin menguat ketika masyarakat membandingkan penyelesaian kasus ini dengan perlakuan terhadap masyarakat sipil.

“Kalau rakyat biasa terlibat dugaan narkotika, apalagi sampai ada keributan dan pengeroyokan, mustahil kasusnya langsung damai begitu saja. Prosedurnya pasti panjang dan keras. Kenapa ini berbeda?” kata warga lainnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan publik bahwa penyelesaian damai tidak boleh menghilangkan potensi tindak pidana lain, terutama terkait narkotika, yang memiliki konsekuensi hukum berat dan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian.

Oknum TNI Mika Bantah Keterlibatan Dalam Isu Inex Palsu

Melalui pesan WhatsApp yang diterima wartawan, salah satu oknum TNI bernama Mika memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam persoalan inex palsu.

Mika mengatakan:

“Masalah itu saya tidak ada hubungannya. Saya di sana karena lihat adek (sesama anggota) kita ribut. Yang ribut itu Wildan. Saya kan masalah ribut saja.”

Ia menambahkan,
“Tolong yaa, saya sudah berdamai dengan korban.”

Namun bantahan Mika justru membuka ruang pertanyaan lain, sebab beberapa pemberitaan sebelumnya menyebut keterlibatan dua hingga tiga oknum TNI dalam pembelian inex palsu sebelum keributan terjadi.

TNI Diminta Transparan: Publik Minta Pemeriksaan Intensif dan Tes Urine

Isu narkotika merupakan persoalan serius yang tidak bisa diselesaikan dengan mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban. Karena itu, masyarakat mendesak pimpinan TNI untuk:

Melakukan tes urine kepada seluruh oknum yang terlibat

Tidak hanya pelaku yang terlihat berkelahi, tetapi juga anggota yang berada di lokasi.

Melakukan pemeriksaan internal yang tidak hanya fokus pada pengeroyokan, tetapi juga dugaan keterkaitan dengan narkotika.

Memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai kebenaran isu inex palsu.

Jika isu itu tidak benar, TNI wajib mengklarifikasinya. Jika benar, TNI wajib memprosesnya secara hukum militer.

Transparansi Jadi Tuntutan Utama

Penyelesaian damai atas insiden pengeroyokan tidak otomatis menghapus kewajiban penegakan hukum internal. Publik berhak mengetahui:

Apa sebenarnya pemicu kejadian?
Apakah benar ada transaksi inex palsu?
Apakah ada pemeriksaan narkotika terhadap oknum yang terlibat?
Apakah Denpom telah melakukan penyelidikan menyeluruh?

Tanpa jawaban yang jelas, kasus ini berpotensi memunculkan opini bahwa ada perlakuan khusus terhadap anggota TNI, sementara kasus serupa tidak akan diperlakukan sama jika pelakunya masyarakat sipil.

Redaksi Masih Berupaya Menghubungi Pihak TNI

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berusaha:

Menghubungi Denpom II/5 Bangka,
Meminta klarifikasi dari Korem 045/Gaya,
Mengkonfirmasi kembali kepada korban sekuriti.

Redaksi akan terus memperbarui pemberitaan bila keterangan resmi dari pihak TNI telah diterima.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.