BFC, PANGKALPINANG, — Penantian panjang penambang rakyat di Bangka Belitung memasuki babak krusial. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel akhirnya merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Pertambangan Mineral (P2M) terkait WPR/IPR, Jumat (27/3/2026).
Namun, garis akhir belum sepenuhnya terlewati.
Ketua Pansus, Imam Wahyudi, menyebutkan bahwa tahapan berikutnya menjadi penentu: proses sinkronisasi dan harmonisasi oleh pemerintah provinsi bersama Kementerian Dalam Negeri.
“Kita sudah tuntaskan di legislatif. Sekarang tinggal bagaimana eksekutif bergerak cepat menyelaraskan dengan aturan pusat,” ujarnya.
Nada optimisme terselip, namun juga disertai harapan besar.
“Semoga proses ini tidak lama. Penambang rakyat sudah terlalu lama menunggu kepastian,” tambahnya.
Ranperda ini, kata Imam, bukan sekadar produk hukum biasa. Ia adalah jawaban atas keresahan yang selama ini membayangi ribuan penambang rakyat.
“Payung hukum ini yang mereka tunggu. Dengan itu, mereka bisa bekerja tanpa rasa takut,” katanya..
Selangkah Lagi Menuju Legalisasi, Ranperda Tambang Rampung, Imam Wayudi: kini ujian di tangan esikutif .
Sejumlah wilayah bahkan telah lebih dulu mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat.
“Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur sudah disetujui. Ini modal awal yang kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, daerah lain yang masih dalam tahap pengusulan diminta untuk tidak ragu melanjutkan proses.
“Silakan berproses. Kita ingin semua daerah terakomodasi,” tegas Imam.
Ia juga mengingatkan, setelah perda resmi disahkan, pekerjaan belum selesai. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis di lapangan.
Di ujung pernyataannya, Imam menyampaikan ajakan terbuka kepada masyarakat.
“Jangan berhenti di sini. Mari kita kawal bersama sampai benar-benar terwujud,” serunya.
Di tengah harapan yang menggantung, satu hal menjadi jelas: Ranperda ini adalah pintu menuju kepastian—dan kini, kunci pembukanya ada di tangan eksekutif. (Tras)
