BFC, PANGKALPINANG – Perjuangan mengembalikan Pulau Tujuh ke pangkuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel.<\/p>\n
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan dukungannya terhadap upaya Gubernur Babel, Hidayat Arsani, dalam memperjuangkan pulau tersebut.<\/p>\n
\u201cKita sangat mendukung Pak Gubernur untuk memperjuangkan Pulau Tujuh ini, karena kita di DPRD perjuangan ini sudah dari 2013,\u201d tegas Didit , Senin (23\/6\/2025).<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa perjuangan ini telah lama dilakukan, bahkan sejak sebelum kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani.<\/p>\n
Didit mengungkapkan bahwa DPRD Babel secara konsisten menyuarakan hal ini dalam setiap Badan Musyawarah (Banmus).<\/p>\n
\u201cSetiap ada Banmus kita selalu menanyakan sikap Pemprov Babel terkait Pulau Tujuh yang kini statusnya masuk wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),\u201d ujarnya.<\/p>\n
Upaya ini termasuk penanyakan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tiga bulan lalu dan pada bulan Mei.<\/p>\n
Ia menolak keras perbandingan perjuangan Pulau Tujuh dengan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.<\/p>\n
\u201cPerjuangan ini sudah dari tahun 2013, jadi sudah lama, artinya perjuangan ini bukan gara-gara perebutan 4 pulau itu,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Didit memaparkan dasar hukum yang kuat bagi klaim Babel atas Pulau Tujuh.<\/p>\n
\u201cSecara yuridis Pulau Tujuh adalah bagian dari administrasi Babel, baik dari Undang-Undang pemekaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) maupun Undang-Undang pembentukan Babel,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Hal ini diperkuat oleh peta rupa bumi Belinyu tahun 1986 dan peta lingkungan laut Sumatera Pantai Timur edisi tahun 1992. Bahkan saat pembentukan Kepri, Pulau Tujuh masih tercatat sebagai bagian Babel.<\/p>\n
Namun, pembentukan Kabupaten Lingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, keputusan Mendagri, dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi kepulauan pada tahun 2021, mengubah status Pulau Tujuh.<\/p>\n
\u201cArtinya yuridis formalnya Babel lebih kuat, karena secara Undang-Undang kita lebih dulu. Makanya kita mendukung pak Gubernur untuk menggugat Undang-Undang pembentukan kabupaten Lingga ke Mahkamah Konstitusi dan menggugat keputusan menteri ke Mahkamah Agung,\u201d ungkap Didit optimistis.<\/p>\n
Didit menyayangkan keputusan Mendagri yang dinilai sepihak dan tanpa persetujuan Pemprov Babel.<\/p>\n
\u201cKalau berbicara peluang, kita menang. Akan tetapi, lebih baik dikomunikasikan kembali ke Kemendagri. Yang jelas pak Mendagri harus bijaksana dong. Toh kajian hukumnya sama,\u201d tutupnya.<\/p>\n
Ia berharap komunikasi yang lebih baik dapat dilakukan untuk mengembalikan Pulau Tujuh ke wilayah administratif Babel.(red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKALPINANG – Perjuangan mengembalikan Pulau Tujuh ke pangkuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4961,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-4960","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n