BFC, PANGKALPINANG \u2013 Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga dan Tata Kelola Timah DPRD Babel, Taufik Rizani, menegaskan percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sangat mendesak untuk segera dilakukan pemerintah provinsi.<\/p>\n
\u201cKalau IPR segera keluar, masyarakat bisa ikut mengelola timah secara legal dan merasakan hasilnya,\u201d ujar Taufik usai Rapat Paripurna, Senin (15\/9\/2025).<\/p>\n
Ketua Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah DPRD Babel, Taufik Rizani menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.<\/p>\n
Ia mengatakan, percepatan penerbitan izin itu penting karena Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sudah tercatat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).<\/p>\n
\u201cAda berbagai dampak yang perlu kita samakan persepsi. Salah satu adalah itu sosialnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, dan juga ekonominya bagaimana,\u201dUjar Taufik.<\/p>\n
Menurutnya, DPRD telah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait agar rekomendasi tersebut bisa segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi. Ia menegaskan pentingnya kepastian bagi masyarakat penambang, terutama terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah terdata di Kementerian ESDM.<\/p>\n
\u201cJadi nanti WPR ini kita berusaha bagaimana WPR-nya segera diterbitkan oleh pemerintah provinsi karena menjadi kewenangan provinsi. Supaya masyarakat bisa terjun langsung untuk bisa menikmati bagaimana mengolah timah yang ada di Bangka Belitung,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Salah satu sorotan utama Pansus adalah persoalan harga timah. DPRD menilai PT Timah harus segera mengambil langkah sementara agar masyarakat tidak dirugikan.<\/p>\n
\u201cSupaya PT Timah membeli harga sementara dulu sambil menunggu keputusan harga dari Kementerian ESDM. Sekarang masyarakat susah terkait masalah timah yang tidak jelas harganya, bahkan ada yang berjualan Rp60.000 per kilo,\u201d Ungkap Taufik.<\/p>\n
Ia menambahkan, DPRD juga mendorong percepatan hilirisasi agar nilai tambah timah bisa lebih dirasakan daerah. Namun untuk sementara, PT Timah diminta menyiapkan solusi transisi.<\/p>\n
\u201cMakanya ada dua yang kita tekankan kepada PT Timah kemarin. Supaya mereka menetapkan harga sementara disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bangka Belitung,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Selain harga, DPRD juga mengusulkan pembentukan Satgas khusus hingga payung hukum berupa Perda agar tata niaga timah lebih terkontrol.<\/p>\n
\u201cKita optimistis, supaya provinsi ini bersama stakeholder bergerak cepat. Kasihan masyarakat kita yang hidup dalam ketidakpastian,\u201dUngkap Taufik.<\/p>\n
Terkait wacana pembentukan Kamar Dagang Timah bersama BUMD, Taufik menegaskan hal itu bukan untuk penetapan harga.<\/p>\n
\u201cKalau harga timah itu sebenarnya ditentukan oleh Kementerian ESDM. Makanya sekarang PT Timah tidak bisa menentukan harga. Tetapi kita minta, istilahnya, mereka punya harga sementara dulu supaya masyarakat bisa jual,\u201d Ujarnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKALPINANG \u2013 Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga dan Tata Kelola Timah DPRD Babel, Taufik Rizani, menegaskan percepatan penerbitan Izin Pertambangan<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":5140,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-5139","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n