BFC, BANGKA TENGAH \u2014 Kepala Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Sugiarto, akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan yang dimuat sejumlah media daring terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat tanah di wilayah Desa Mangkol.<\/p>\n
Sebelumnya Kades Mangkol Sugiarto ini enggan menjawab detail konfirmasi yang disampaikan Tim Jobber, pada Jumat (26\/12) malam, Sugiarto menyatakan dirinya sedang berada di luar daerah dan mengarahkan untuk menghubungi seseorang yang disebutnya Khana.
\n“Ku sedang di luar Bangka. coba hubungi khana,” ujarnya.<\/p>\n
Setelah berita viral, Kades Mangkol masih tetap tidak mau memberikan penjelasan langsung.<\/p>\n
Ia menyuruh staf di Pemdes bernama Indra untuk menyampaikan hak jawab.
\nDalam rilis yang dikirim, Sugiarto membantah isi pemberitaan yang menyebutkan adanya kebijakan maupun keterlibatan dirinya dalam praktik pungli tersebut.<\/p>\n
\u201cPemberitaan yang menyebutkan adanya kebijakan atau keterlibatan saya dalam praktik pungutan liar adalah tidak benar,\u201d tegas Sugiarto.<\/p>\n
Ia menegaskan, Pemerintah Desa Mangkol tidak pernah menetapkan tarif atau pungutan dalam bentuk apa pun dalam pelayanan administrasi pertanahan.<\/p>\n
Menurutnya, seluruh pelayanan desa dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.<\/p>\n
Terkait adanya klaim permintaan sejumlah uang oleh oknum perangkat desa sebagaimana diberitakan, Sugiarto menyatakan hal tersebut bukan merupakan kebijakan resmi pemerintah desa dan tidak pernah diperintahkan olehnya.<\/p>\n
Jika memang terdapat tindakan menyimpang oleh individu tertentu, ia menegaskan hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi oknum yang bersangkutan dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.<\/p>\n
\u201cJika ada tindakan individu yang menyimpang, itu bukan kebijakan desa dan harus dibuktikan sesuai aturan yang berlaku,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, Sugiarto juga menyayangkan penyebutan nama dan jabatannya dalam pemberitaan yang terkesan menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum.<\/p>\n
Ia menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan hukum, pemeriksaan resmi, maupun penetapan tersangka terhadap dirinya ataupun Pemerintah Desa Mangkol.<\/p>\n
Selama menjabat sebagai Kepala Desa Mangkol, Sugiarto mengklaim pengelolaan Dana Desa dan pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Warga Ngaku Dimintai Uang
\nSeperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga mengaku harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi kelancaran pengurusan dokumen pertanahan\u2014sebuah praktik yang seharusnya bebas dari pungutan tidak resmi.<\/p>\n
Hasil penelusuran tim media di lapangan pada Sabtu (27\/12\/2025) mengungkap pola permintaan uang yang dilakukan oleh oknum perangkat desa dengan dalih pengukuran tanah dan pengurusan administrasi. Nominal yang diminta pun bervariasi, namun cenderung memberatkan warga, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.<\/p>\n
Salah satu warga berinisial HLN mengungkapkan pengalaman pahitnya saat mengurus sertifikat tanah. Ia mengaku diminta uang lebih dari Rp3 juta oleh oknum perangkat desa agar prosesnya berjalan lancar.<\/p>\n
\u201cSaya sangat keberatan, tapi kalau tidak dipenuhi, urusan tanah seperti dipersulit. Sampai-sampai saya harus meminjam uang ke saudara,\u201d ungkap HLN dengan nada getir.<\/p>\n
HLN menyebutkan, saat proses pengukuran tanah, oknum Kaur Desa berinisial IW bersama beberapa rekannya datang langsung ke lokasi. Namun, persoalan tak berhenti di situ. Setelah uang diserahkan, oknum yang sama kembali mendatangi rumah HLN dan meminta tambahan uang.
\n\u201cMereka datang lagi minta uang tambahan. Saya bilang sudah tidak ada lagi. Di situ saya merasa sangat tertekan,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Kesaksian HLN bukanlah kasus tunggal. Warga lain berinisial AGN juga membenarkan adanya permintaan sejumlah uang saat mengurus administrasi sertifikat tanah. Menurut AGN, praktik tersebut sudah menjadi \u201crahasia umum\u201d di tingkat desa, namun warga enggan bersuara karena khawatir urusannya dipersulit.<\/p>\n
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas pungli hingga ke akar desa. Jika dibiarkan, praktik semacam ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga memperparah ketidakadilan sosial bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hak tanahnya pada layanan negara. (red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, BANGKA TENGAH \u2014 Kepala Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Sugiarto, akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan yang dimuat sejumlah<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":6301,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-6300","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n