BFC, PANGKALPINANG \u2014 Di atas kertas, negara tampak bekerja. Sosialisasi rutin hingga ke desa-desa, penindakan mingguan, dan puluhan operasi setiap tahun.<\/p>\n
Namun di lapangan, rokok ilegal justru seperti tak pernah kehabisan napas.<\/p>\n
Ia beredar bebas di warung-warung kecil, pasar tradisional, hingga jalur distribusi yang sudah dipahami para pemainnya.<\/p>\n
Humas Bea Cukai Pangkalpinang, Agung Hermawan, mengakui bahwa penindakan terhadap rokok ilegal memang dilakukan secara rutin.<\/p>\n
Sepanjang tahun lalu saja, tercatat sedikitnya 71 kali penindakan dengan total penerimaan negara mencapai sekitar Rp1,5 miliar.<\/p>\n
Angka yang sekilas tampak signifikan. Namun di balik itu, muncul pertanyaan mendasar apakah penindakan ini benar-benar memutus mata rantai kejahatan, atau justru menjadi bagian dari siklus bisnis rokok ilegal itu sendiri?<\/p>\n
Jawabannya terletak pada satu istilah kunci yaknj Ultimum Remedium (UR).<\/p>\n
Denda sebagai Jalan Pintas<\/p>\n
Dalam skema UR, pelaku pelanggaran cukai tidak lagi langsung diproses pidana.<\/p>\n
Mereka cukup membayar kerugian negara beserta denda administrasi.<\/p>\n
Tidak ada penahanan, tidak ada pengadilan, tidak ada efek jera yang nyata.<\/p>\n
\u201cSekarang tinggal bayar saja,\u201d ujar Agung.<\/p>\n
Bahkan, menurut pengakuannya, tidak ada batasan tegas berapa kali pelaku bisa mengulang pelanggaran, selama mereka sanggup membayar. Lima kali, sepuluh kali, atau lebih\u2014semuanya kembali pada hitungan kerugian negara.<\/p>\n
Di sinilah masalah bermula. Bagi pelaku besar, denda bukan hukuman, melainkan biaya operasional.<\/p>\n
Selama margin keuntungan dari rokok ilegal masih jauh lebih besar daripada denda, praktik ini akan terus berulang.<\/p>\n
Negara memang menerima uang, tetapi para pelaku tetap melenggang.<\/p>\n
\u201cKalau tidak ada penindakan, mereka tidak takut. Tapi kalau sudah dibayar, mereka bisa ngulang lagi,\u201d ungkap Agung tanpa menampik paradoks tersebut.<\/p>\n
Negara Untung, Publik Rugi?<\/p>\n
Rp1,5 miliar yang \u201clari ke negara\u201d sering dijadikan indikator keberhasilan.<\/p>\n
Namun jika angka itu dibagi dengan puluhan penindakan, lalu dibandingkan dengan potensi kerugian cukai yang jauh lebih besar, klaim keberhasilan itu mulai rapuh.<\/p>\n
Lebih jauh, rokok ilegal bukan sekadar soal penerimaan negara.<\/p>\n
Ia berdampak pada kesehatan publik, mematikan industri rokok legal skala kecil, dan membuka ruang ekonomi gelap yang rawan ditunggangi kepentingan lain\u2014dari penyelundupan hingga dugaan setoran informal di luar mekanisme resmi.<\/p>\n
Di lapangan, rokok tanpa pita cukai atau dengan pita palsu tetap mudah ditemukan.<\/p>\n
Penjual kecil sering dijadikan tameng, sementara pemodal besar nyaris tak tersentuh.<\/p>\n
Ketika ditanya soal proses pidana, jawabannya nyaris selalu sama \u201cKalau pidana, pasti berat, lama, dan kerugiannya dianggap tidak sebanding.\u201d<\/p>\n
Penindakan atau Legalisasi Terselubung?<\/p>\n
Kritik paling tajam muncul dari kalangan masyarakat sipil, apakah pola UR ini tanpa disadari telah berubah menjadi legalisasi terselubung rokok ilegal?<\/p>\n
Negara menindak, pelaku membayar, lalu kembali beroperasi. Siklus ini terus berulang, nyaris tanpa batas.<\/p>\n
Bahkan, pernyataan bahwa \u201cmedia banyak di lapangan\u201d mengindikasikan satu hal yakni rokok ilegal bukan barang tersembunyi. Ia kasat mata.<\/p>\n
Yang dipertanyakan bukan lagi kemampuan negara untuk menindak, tetapi kemauan untuk benar-benar menghentikan.<\/p>\n
Selama sanksi pidana hanya menjadi ancaman di atas kertas, dan denda menjadi solusi utama, maka rokok ilegal akan tetap hidup\u2014bahkan tumbuh subur\u2014di balik jargon penindakan rutin.<\/p>\n
Kini publik berhak bertanya, sampai kapan ultimum remedium menjadi tameng bagi pelaku berulang?<\/p>\n
Di mana batas antara penegakan hukum dan kompromi fiskal?<\/p>\n
Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari siklus ini?<\/p>\n
Tanpa evaluasi serius dan keberanian menjerat aktor utama hingga ke hulu, penindakan rokok ilegal berisiko hanya menjadi statistik tahunan\u2014ramai di laporan, sunyi dalam perubahan nyata. (red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKALPINANG \u2014 Di atas kertas, negara tampak bekerja. Sosialisasi rutin hingga ke desa-desa, penindakan mingguan, dan puluhan operasi setiap tahun. Namun<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":6332,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-6331","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n