BFC, PANGKAL PINANG – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Mineral Logam DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperdalam pembahasan rancangan kebijakan pertambangan.<\/p>\n
Berbagai masukan dari kementerian hingga lembaga terkait mulai dirumuskan untuk memperkuat regulasi yang tengah disusun.<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Babel, Imam Wahyudi, usai memimpin rapat internal Pansus di Ruang Banmus DPRD Babel, Rabu (11\/3\/2026).<\/p>\n
Menurut Imam, rapat tersebut merupakan bagian dari proses mempertajam materi pembahasan setelah Pansus melakukan serangkaian konsultasi dengan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat.<\/p>\n
\u201cJadi kita rapat intern untuk mempertajam hasil konsultasi dan koordinasi dari berbagai kementerian, karena kita sudah diberi mandat oleh paripurna untuk membentuk Pansus Pertambangan Mineral Logam,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menjelaskan, sebelumnya Pansus telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Dalam Negeri.<\/p>\n
Selain itu, Pansus juga melakukan kunjungan ke Jawa Barat untuk mendalami kebijakan di sektor sumber daya mineral, serta berkoordinasi dengan Badan Industri Mineral (BIM) yang baru dibentuk pada 2025.<\/p>\n
\u201cKita ke Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ke Badan Industri Mineral yang baru dibentuk tahun 2025, lalu ke Kemendagri untuk meminta masukan terkait regulasi ekspor,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta masukan dari lembaga yang berkaitan dengan sistem perdagangan komoditas mineral.<\/p>\n
\u201cKita juga ke sekuritas JFX yang terkait dengan mekanisme ekspor, sehingga semua masukan itu kita pertajam dalam pasal-pasal yang sedang kita bahas,\u201d kata Imam.<\/p>\n
Dalam pembahasan tersebut, Pansus juga mulai menyinggung sejumlah wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan blok-blok pertambangan yang telah ditetapkan di Bangka Belitung.<\/p>\n
Sudah sampai pada pembahasan wilayah pertambangan rakyat dan blok-blok yang sudah ditetapkan, termasuk yang ada di Bangka Tengah dan Bangka Selatan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain penetapan wilayah, Pansus juga menyoroti kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan pascatambang, seperti reklamasi dan pemulihan lingkungan.<\/p>\n
Menurut Imam, kewajiban tersebut harus dijalankan secara tegas oleh seluruh pelaku usaha pertambangan.<\/p>\n
\u201cBukan hanya mengambil manfaatnya saja, tetapi kewajiban seperti reklamasi dan pascatambang juga harus dipenuhi,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, aturan yang sedang dibahas tidak hanya akan menyasar pertambangan mineral logam, tetapi juga non logam serta sektor batuan.<\/p>\n
\u201cBukan hanya logam saja, tetapi non logam dan batuan juga akan kita kenakan dalam regulasi ini,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Namun karena rapat berlangsung di tengah bulan Ramadan, pembahasan sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali setelah Idulfitri.<\/p>\n
\u201cKita skor dulu karena sudah mendekati waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan setelah Lebaran nanti pembahasannya bisa kita lanjutkan kembali,\u201d tutup Imam<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKAL PINANG – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Mineral Logam DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperdalam pembahasan rancangan kebijakan pertambangan. Berbagai<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":7154,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-7153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n