BFC, PANGKALPINANG \u2013 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meski Pemprov Babel kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n
Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, menegaskan capaian opini WTP kesembilan berturut-turut tersebut harus dibarengi dengan perbaikan nyata dalam tata kelola aset maupun administrasi keuangan daerah.<\/p>\n
Jangan hanya fokus pada capaian opini WTP saja, tetapi rekomendasi BPK juga harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang,\u201d ujar Edy usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Babel di Pangkalpinang, Kamis (18\/6\/2026).<\/p>\n
Menurut Edy, masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian BPK RI, terutama terkait pengelolaan aset dan administrasi keuangan di beberapa perangkat daerah.<\/p>\n
Karena itu, DPRD Babel akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.<\/p>\n
Perbaikan tata kelola aset dan administrasi keuangan harus menjadi perhatian bersama agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat,\u201d katanya.<\/p>\n
Di sisi lain, DPRD Babel tetap mengapresiasi keberhasilan Pemprov Babel mempertahankan opini WTP sembilan kali berturut-turut. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.<\/p>\n
Opini WTP harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal,\u201d pungkas Edy.<\/p>\n
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKALPINANG \u2013 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":7935,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-7934","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n