BFC, PANGKAL PINANG \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak kepastian penyelesaian terhadap timah milik masyarakat yang sudah berbulan-bulan bahkan hingga satu tahun dititipkan di lingkungan PT Timah. Selain itu, parlemen daerah juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dialami para penambang rakyat.<\/p>\n
Hal-hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Aliansi Tambang Rakyat Bangka Belitung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Selasa (4\/8\/2026).<\/p>\n
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menjelaskan pertemuan tersebut memuat dua persoalan utama yang mendesak untuk diselesaikan.<\/p>\n
“Hari ini ada dua agenda utama. Pertama, para perwakilan aliansi tambang rakyat mempertanyakan status timah-timah yang disita. Ada yang sudah menunggu hingga enam bulan, bahkan ada yang sudah satu tahun. Pihak PT Timah sendiri mengakui bahwa barang-barang tersebut saat ini dititipkan di tempat mereka,” ujar Didit usai rapat.<\/p>\n
Terkait hal itu, jajaran manajemen PT Timah menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti. Langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan menyeluruh terhadap para pemilik sebelum menentukan mekanisme penyelesaian yang adil.<\/p>\n
“Alhamdulillah, Direktur Operasional dan Pak Gugun hari ini berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut bersama para pemilik timah. Mereka meminta kelengkapan data dan PT Timah berjanji akan mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.<\/p>\n
Selain persoalan status timah, rapat juga menampung keluhan soal adanya dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap warga. Didit menyampaikan banyak laporan masuk dari wilayah Kabupaten Bangka terkait adanya tekanan yang dirasakan penambang.<\/p>\n
“Poin kedua, ada laporan dari wilayah Bangka bahwa terdapat oknum-oknum yang mengintimidasi, menakut-nakuti, bahkan sampai mendatangi rumah warga terkait persoalan timah ini. Artinya, masyarakat penambang merasa tertekan dan tidak merasa aman,” ungkapnya.<\/p>\n
Merespons hal tersebut, Direktur Operasional Polda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan kesiapannya menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Pihak kepolisian membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor, dengan syarat disertai bukti dan fakta yang jelas.<\/p>\n
“Alhamdulillah, Dirops membuka diri sepenuhnya. Beliau menegaskan, siapa pun oknumnya silakan laporkan langsung. Setiap laporan akan diproses sesuai aturan, namun harus didukung fakta yang nyata,” tegas Didit.<\/p>\n
Sebagai langkah nyata, Dirops Polda Babel juga akan menyediakan saluran atau nomor pengaduan khusus, guna memudahkan warga melaporkan dugaan intimidasi selama beraktivitas di sektor pertambangan.<\/p>\n
“Beliau akan segera membuka nomor khusus yang bisa dihubungi masyarakat apabila ada oknum yang melakukan intimidasi terkait persoalan ini,” katanya.<\/p>\n
Ketua DPRD berharap kesepakatan yang diraih dalam rapat hari ini segera direalisasikan. Tindak lanjut pertemuan tersebut diagendakan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB hari yang sama.<\/p>\n
“Kita harapkan hasil pertemuan ini segera diwujudkan. Tinggal menunggu langkah tindak lanjut nanti siang,” tutup Didit. (red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKAL PINANG \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak kepastian penyelesaian terhadap timah milik masyarakat yang sudah<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":8432,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-8429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n