BFC, PANGKALPINANG \u2014 Polemik yang terjadi di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapil Bangka Selatan, Rina Tarol.<\/p>\n
Rina mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Inspektorat dalam menangani berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Desa Bedengung.<\/p>\n
Menurut Rina, sejumlah persoalan yang disebut telah berlangsung cukup lama semestinya segera ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.<\/p>\n
“Permasalahan ini sebenarnya cukup selesai di kabupaten karena kewenangannya ada di kabupaten. Yang kami sayangkan, kenapa persoalan yang sudah lama dan berlarut-larut serta berkali-kali dilakukan oleh oknum kades tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Bangka Selatan,” ujar Rina, Rabu (7\/10\/2026).<\/p>\n
Ia menilai Pemkab Bangka Selatan memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Karena itu, apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, Rina meminta pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai ketentuan.<\/p>\n
Rina juga menyoroti informasi mengenai rencana pengembalian uang sebesar Rp325 juta yang disebut berkaitan dengan persoalan jual beli lahan.<\/p>\n
Menurutnya, informasi tersebut harus diperiksa secara menyeluruh agar persoalan yang dipersoalkan masyarakat dapat diketahui secara jelas.<\/p>\n
“Sudah tidak ada lagi alasan. Semua aturan yang ada sudah dilanggar oleh Pak Kades,” ucap Rina.<\/p>\n
Meski demikian, Rina menegaskan berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.<\/p>\n
Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.<\/p>\n
“Perkara salah atau tidak salah, biarlah APH yang menentukan. Kalau memang bersalah, tentu harus diproses,” tegas Rina.<\/p>\n
Sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari dugaan persoalan dana, lahan, fasilitas desa hingga fasilitas masjid, menurut Rina perlu diperiksa secara objektif.<\/p>\n
Tak hanya itu, Rina turut menyoroti informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang disampaikan dalam audiensi.<\/p>\n
“Tadi dari penjelasan mereka, masyarakat merasa diintimidasi, bahkan disebut ada yang membawa parang. Kok semua pihak diam? Apa harus ada korban dulu baru kita bersikap?” kata Rina.<\/p>\n
Ia meminta Pemkab Bangka Selatan memastikan situasi tetap kondusif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik.<\/p>\n
“Jangan sampai konflik ini berlarut-larut dan memicu konflik di tengah masyarakat. Jangan sampai sudah ada korban baru kita sibuk semuanya,” tutur Rina.<\/p>\n
Rina juga menyinggung informasi mengenai dugaan pelecehan seksual yang dikaitkan dengan Kepala Desa Bedengung, Amrullah.<\/p>\n
Ia menegaskan informasi tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Rina meminta seluruh pihak tidak mengambil kesimpulan sebelum ada hasil dari lembaga yang berwenang.<\/p>\n
“Walaupun belum terbukti benar atau tidak, persoalan itu sudah menyangkut moral seorang pemimpin. Apalagi ada berbagai persoalan lain yang juga dipersoalkan masyarakat,” ungkap Rina.<\/p>\n
Sorotan Rina kemudian mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan. Ia mempertanyakan sejauh mana proses pemeriksaan terhadap berbagai persoalan di Desa Bedengung telah dilakukan.<\/p>\n
Menurutnya, pengawasan internal pemerintah daerah harus mampu memberikan kejelasan terhadap laporan yang disampaikan masyarakat.<\/p>\n
Rina meminta hasil pemeriksaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n
“Kita jadi curiga, apa ini bekingan Inspektorat? Apa Inspektorat bermain di sini? Kita tidak tahu. Ada apa dengan Pemkab Bangka Selatan?” beber Rina.<\/p>\n
Rina berharap Pemkab Bangka Selatan tidak membiarkan polemik tersebut terus berlarut. Ia meminta setiap laporan masyarakat diperiksa secara objektif dan apabila ditemukan pelanggaran, ditindak sesuai aturan.<\/p>\n
Sementara apabila ditemukan indikasi tindak pidana, Rina meminta persoalan tersebut diserahkan kepada APH untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. (red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKALPINANG \u2014 Polemik yang terjadi di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":9156,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-9155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n