BFC, PANGKALPINANG \u2014 Polda Bangka Belitung menyampaikan hak jawab atas pemberitaan dan tanggapan mengenai surat keberatan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Belitung.<\/p>\n
Surat keberatan itu terkait pemberian label atau stempel hoaks oleh Bid Humas Polda Babel terhadap beberapa media yang memberitakan dugaan pemukulan oknum anggota TNI oleh anggota Polsek Sungailiat.<\/p>\n
Surat hak jawab tersebut sudah dikirimkan ke Kantor PWI Bangka Belitung yang diterima oleh beberapa pengurus PWI Bangka Belitung pada Jumat (13\/11\/26) siang.<\/p>\n
Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso, dalam siaran pers resmi mengatakan Polda Babel menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.<\/p>\n
Namun, Polda berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan prinsip akurasi, yakni keterangan atau data yang benar, tepat, sesuai fakta, sudah terverifikasi, dan berimbang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.<\/p>\n
Polda Babel menilai, informasi yang disampaikan ke publik oleh oknum wartawan media tertentu terkait dugaan pemukulan tersebut dipublikasikan tanpa melalui verifikasi berdasarkan data dan fakta.<\/p>\n
\u201cTerkait hal itu, bahwa informasi awal yang belum terverifikasi dan telah tersiar ke publik itu dapat menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak segera dimitigasi secara cepat dan tepat untuk meluruskan informasi sesuai data dan fakta,\u201d kata Sugiyarso.<\/p>\n
Polda Babel juga menyebut pemberitaan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 huruf c yang berbunyi mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.<\/p>\n
Terkait pemberian stempel hoax dan tidak terverifikasi, Polda Babel menyebut langkah yang diambil Bidang Humas merupakan tindakan diskresi kepolisian.<\/p>\n
Diskresi itu, kata Polda, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan pada Juni 2026. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebut pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, Polda Babel juga menyatakan senantiasa terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan dari insan pers maupun masyarakat. Namun, kritik hendaknya disampaikan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n
\u201cKami juga mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat,\u201d tulis Polda Babel dalam siaran pers tersebut.<\/p>\n
PWI Babel Protes<\/p>\n
Sebelumnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayangkan surat keberatan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung terkait unggahan akun Instagram Humas Polda Babel dan Humas Polres Bangka yang memberikan label \u201cHOAX\u201d dan \u201cINFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI\u201d terhadap sejumlah pemberitaan media online.<\/p>\n
Keberatan tersebut tertuang dalam surat bernomor 1269\/PWI-BABEL\/XI\/2026 tertanggal 11 November 2026. Surat yang ditandatangani Ketua PWI Babel Mohammad Fathurrahkman dan Sekretaris Fakhruddin Halim itu menyoroti unggahan tangkapan layar sejumlah berita yang dipublikasikan melalui akun Instagram @humas_poldakep.babel dan dikolaborasikan dengan akun @humas_polresbangka pada 9 November 2026.<\/p>\n
PWI Babel menilai pelabelan tersebut berpotensi mendiskreditkan karya jurnalistik dan menimbulkan persoalan serius terhadap kebebasan pers.<\/p>\n
Dalam suratnya, PWI menegaskan bahwa pemberitaan yang ditampilkan dalam unggahan tersebut merupakan produk jurnalistik yang diproses melalui mekanisme kerja pers, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan informasi kepada publik.
\nPWI juga menyatakan bahwa berita-berita tersebut memiliki narasumber yang jelas serta telah melalui proses konfirmasi dan verifikasi kepada pihak terkait.<\/p>\n
Menurut PWI Babel, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme yang semestinya ditempuh adalah menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.<\/p>\n
Mohammad Fathurrakhman menegaskan Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung hendaknya tidak mudah memberikan label atau stempel hoaks terhadap suatu pemberitaan media hanya karena isi berita tersebut dianggap tidak sesuai dengan pandangan atau keterangan pihak kepolisian.<\/p>\n
\u201cPerlu dipahami bahwa tidak semua pemberitaan yang berbeda dengan versi keterangan institusi dapat serta-merta dikategorikan sebagai berita bohong,\u201d katanya, Kamis (12\/11\/2026).(red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BFC, PANGKALPINANG \u2014 Polda Bangka Belitung menyampaikan hak jawab atas pemberitaan dan tanggapan mengenai surat keberatan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":9579,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-9578","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n