BFC, JAKARTA – DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menemukan titik terang. Di tengah keluhan yang terus mengemuka akibat anjloknya harga tandan buah segar (TBS), DPRD Babel bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel membawa langsung persoalan tersebut ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Audiensi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (4/6/2026), diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, beserta jajaran.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi para wakil daerah untuk menyampaikan kondisi riil yang sedang dihadapi petani sawit Bangka Belitung.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan pemerintah pusat memberikan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, terutama terkait rendahnya harga TBS yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Alhamdulillah, respons dari Kementerian Pertanian sangat cepat. Insya Allah pada pekan depan Bapak Menteri akan mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit se-Indonesia. Dalam pertemuan itu juga akan diundang aparat penegak hukum, termasuk unsur kepolisian. Kami sudah menyampaikan secara langsung kondisi harga sawit di Bangka Belitung,” ujar Didit usai audiensi
Bagi petani sawit, harga TBS bukan sekadar angka. Harga yang rendah berpengaruh langsung terhadap pendapatan keluarga, biaya produksi, hingga keberlangsungan usaha perkebunan rakyat.
Karena itu, langkah Kementerian Pertanian yang akan mempertemukan perusahaan pabrik kelapa sawit dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai sebagai sinyal positif untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh.
Didit berharap pertemuan nasional tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani.
Kita berharap pertemuan yang akan digelar kementerian pada pekan depan dapat memberikan kebahagiaan bagi petani sawit se-Indonesia, terutama petani sawit di Bangka Belitung yang saat ini sangat terdampak oleh rendahnya harga TBS,” katanya.
Selain harga sawit, persoalan pupuk juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. DPRD Babel menilai ketersediaan dan distribusi pupuk masih menjadi tantangan yang harus segera dibenahi agar produktivitas perkebunan rakyat tetap terjaga.
Dalam kesempatan itu, DPRD Babel juga mendorong agar penetapan harga TBS di daerah mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme penetapan harga berdasarkan klasifikasi petani sawit mitra dan nonmitra.
Menurut Didit, penerapan aturan tersebut penting untuk menciptakan sistem harga yang lebih adil dan transparan bagi seluruh petani.
“Kami berharap Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menentukan harga TBS sesuai regulasi yang ada. Dalam aturan tersebut terdapat klasifikasi antara sawit petani mitra dan nonmitra sehingga terdapat mekanisme penetapan dua kategori harga yang lebih adil,” jelasnya.
Tak berhenti di tingkat kementerian, DPRD Babel juga berencana melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik Kepolisian Daerah maupun Kejaksaan Tinggi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kesepakatan dan kebijakan yang nantinya dihasilkan dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat dalam tata niaga sawit.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, serta anggota DPRD Babel Elvi Diana dan Me Hoa.
Kehadiran para legislator ini menjadi bentuk keseriusan daerah dalam memperjuangkan aspirasi petani sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
Kini, perhatian petani sawit Babel tertuju pada pertemuan yang akan digelar Kementerian Pertanian pekan depan. Mereka berharap langkah tersebut menjadi awal perbaikan tata kelola industri sawit dan mampu mengangkat kembali harga TBS ke tingkat yang lebih menguntungkan bagi petani.(red).
