BFC, JAKARTA, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patra Niaga untuk membahas isu distribusi BBM bersubsidi dan gas LPG di wilayah Babel, Rabu (4/12/2024).
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, bersama Wakil Ketua III Edi Nasapta dan anggota DPRD Rina Tarol serta Himmah Olvia, diterima oleh Nurhidayati, Manager Stakeholder Relation Pertamina, dan Vina Febria, Manager Retail PSO Subsidi, serta jajaran manajer lainnya.
DPRD Babel Minta Pertamina Lebih Transparan Soal Distribusi BBM dan LPG
Dalam pertemuan tersebut, Eddy Iskandar menyoroti pentingnya prioritas distribusi BBM untuk kendaraan pengangkut bahan pokok. Ia juga mengingatkan bahwa menjamurnya UMKM berpotensi membuat alokasi PSO LPG melebihi kuota yang ada.
“Mungkin dari Pertamina sendiri bisa memberi prioritas kendaraan pengangkut bahan pokok dan penting untuk mendapatkan BBM supaya tidak mengantri lagi,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua III, Edi Nasapta, mengimbau Pertamina untuk bersiap menghadapi potensi kelangkaan BBM.
“Kami berharap Pertamina bisa memberi perhatian terhadap hal ini, jika memang nanti kuotanya berkurang, Pertamina bisa antisipasi dari sekarang,” ujarnya.
Anggota DPRD Rina Tarol menyampaikan keluhannya terkait kendaraan yang tidak mendapat jatah BBM meskipun sudah menggunakan sistem barcode.
“Masih banyak kendaraan yang tidak mendapat jatah BBM karena kuotanya sudah habis,” ungkapnya.
Himmah Olvia menambahkan bahwa perkembangan Pertashop di Babel masih lambat karena hanya menjual BBM non-subsidi. Ia juga meminta penjelasan apakah ada kebijakan khusus dari Pertamina untuk mendorong pengembangan Pertashop di Babbel.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Manager Retail PSO Subsidi, Vina Febria menjelaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi saat ini diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggunakan sistem QR barcode.
“Kuota BBM bersubsidi yang diberikan selalu dievaluasi oleh Pertamina bersama BPH Migas setiap tiga bulan berdasarkan kebutuhan, penjualan, dan potensi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Vina juga menegaskan bahwa untuk mengembangkan Pertashop, Pertamina saat ini sedang menggandeng BUMN lain serta melakukan uji coba penjualan Pertalite di Sulawesi.
“Namun ada syarat khusus, seperti perangkat digital untuk mengawasi penjualan, yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Terkait isu SPBU nakal, Sendy, Sales Brand Manager Pertamina Wilayah Babel, mengatakan bahwa Pertamina telah bekerja sama dengan Polda untuk memantau penjualan BBM bersubsidi.
“Kami menarik rekaman CCTV 30 hari terakhir di SPBU untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.
Eddy Iskandar menutup pertemuan dengan apresiasi atas upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
“Kami berterima kasih atas informasi yang diberikan dan berharap langkah-langkah yang dilakukan Pertamina dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Babel,” tutupnya.(red).
Sumber Humas DPRD Babel
