BFC,PANGKAL PINANG – Sengketa batas wilayah antara Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Kepulauan Riau (Kepri) kembali memanas. DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Babel menyebut pencaplokan wilayah laut Babel sudah keterlaluan. Tidak hanya Pulau Tujuh, Pulau Dua dan Pulau Toti pun disebut sudah “masuk” ke peta administrasi Kepri.
“Ini bukan lagi abu-abu, tapi terang-benderang pencaplokan wilayah! Laut kita makin mengecil,” tegas Ketua DPD HNSI Babel, Ridwan, dalam wawancara eksklusif, Senin (23/6/2025).
Polemik bermula sejak pemekaran wilayah tahun 2000. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2000, Pulau Tujuh resmi masuk wilayah Kabupaten Bangka. Namun, dalam pemekaran Kepri melalui UU Nomor 31 Tahun 2003, pulau yang sama tiba-tiba dicatat sebagai bagian dari Kabupaten Lingga, Kepri. Konflik pun tak terelakkan.
“Dulu kita sudah kumpulkan data lengkap lewat organisasi Blue and Green Community (BnG), semuanya kita serahkan ke Pemprov. Tapi responsnya lambat. Sekarang giliran gubernur ambil sikap tegas,” lanjut Ridwan.
Pulau Tujuh secara historis bukan sembarangan. Buku Kampoeng di Bangka mencatat wilayah ini telah menjadi jalur pelayaran penting sejak abad ke-16, dilewati kapal-kapal dari Kerajaan Sunda, Banten, hingga Kesultanan Palembang.
Lebih jauh, Ridwan menyebut realitas sosial ekonomi warga Pulau Tujuh sangat dekat dengan Babel. “Warga sana mayoritas orang Bangka. Mereka ke pasar ke Belinyu, ke pelabuhan juga ke Bangka Barat. Lalu tiba-tiba dipetakan jadi milik Kepri? Ini lucu!”
HNSI Babel menyatakan dukungan penuh atas langkah Gubernur untuk menggugat Kemendagri. Gugatan ini dianggap penting demi menjaga kedaulatan wilayah dan memastikan hak masyarakat nelayan atas laut mereka sendiri.
“Kalau tidak dilawan hari ini, bukan cuma Pulau Tujuh. Besok-besok bisa saja Pulau Lepar atau Pongok ikut dipetakan seenaknya. Babel jangan diam!” tutup Ridwan. (red).
