BFC,PANGKAL PINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama BPJS Kesehatan dan instansi lintas sektor menghadiri Rapat Koordinasi JKN dalam rangka memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini berlangsung Kamis (25/9/2025) di Hotel Soll Marina Bangka.
Rapat yang difasilitasi BPJS Kesehatan Babel tersebut menjadi forum untuk memperkuat cakupan semesta sekaligus meningkatkan keaktifan peserta JKN di Bangka Belitung.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Tamrin, menyebut per 1 September 2025 tingkat keaktifan kepesertaan JKN di Pangkalpinang mencapai 80,33 persen. Meski demikian, masih ada keluhan masyarakat terkait antrean layanan dan waktu tunggu lama di rumah sakit. “Kami terus melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan faskes, baik melalui jadwal rutin maupun insidental ketika ada pengaduan masyarakat,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Pangkalpinang, Subekti, menegaskan komitmen pemda untuk mendukung keberlanjutan UHC. “Pemda mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan UHC prioritas. Kendala utama adalah ketersediaan anggaran APBD, minimal harus mencakup 20 persen jumlah penduduk,” jelasnya. Ia berharap persyaratan UHC prioritas tidak berubah di tahun mendatang agar tidak semakin membebani daerah.
Upaya memperluas cakupan juga dilakukan melalui UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PJK) yang aktif turun ke 42 kelurahan untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Pemkot juga menggandeng kader RT/RW, melibatkan lintas sektor, serta memanfaatkan dukungan CSR dan bantuan PBI Provinsi. Tahun 2025, Pemkot menargetkan 35 ribu warga ter-cover dengan anggaran sekitar Rp17 miliar.
Dari sisi kependudukan, Kepala Dukcapil Pangkalpinang, Darwin, memastikan 100 persen penduduk Pangkalpinang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Sinkronisasi peserta JKN daerah dilakukan langsung ke BPJS pusat yang sudah memiliki PKS dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri,” katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Babel, Aswalmi Gusmita, menekankan pentingnya sinergi data kependudukan yang valid serta komitmen anggaran dari pemda agar UHC benar-benar dirasakan masyarakat. “Prinsipnya, UHC bukan sekadar angka, tapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan adil,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan UHC dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Pangkalpinang khususnya, serta Bangka Belitung pada umumnya.
