BFC, PANGKALPINANG — PT Timah menyiapkan dua opsi untuk mengurangi kebocoran pendapatan sebesar 80 persen dari seluruh produksi PT Timah.
Kebocoran tersebut disebabkan oleh aktifitas kolektor pasir timah.
Kedua opsi itu adalah membina kolektor yang mau bekerjasama dan kedua akan membinasakan kolektor nakal.
Penegasan ini disampaikan Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pimpinan PT Timah Tbk bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Belitung, di Ruang Kerja Ketua DPRD Babel, Sabtu (13/09/2025).
Dalam RDP tersebut, Dirut PT Timah di dampingi Direktur Keuangan Fina Eliani, Kepala Satgas Internal PT Timah dan beberapa pimpinan perusahaan anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini.
Sementara Ketua DPRD Didit Srigusjaya di dampingi Wakil Ketu Iskandar dan anggota Komisi III DPRD Babel.
Menurut Restu Widiyantoro kebocoran pendapatan dari produksi timah di Bangka Belitung ini diketahui setelah menelusuri informasi yang pernah disampaikan Rina Tarol, anggota DPRD Babel beberapa waktu lalu, bahwa hal itu disebabkan oleh aktifitas para kolektor timah.
“Yang mendapat untung besar dari penambangan ilegal di wilayah penambangan PT Timah adalah kolektor bukan masyarakat. Makanya kita perlu menertibkan para kolektor ini,” kata Restu.
Upaya penertiban ini, katanya, telah lama dilakukan tapi tidak pernah tuntas.
“Ada yang telah kami usut dan sampai membawa kasusnya ke pengadilan, tapi tidak pernah tuntas karena para kolektor inipun memiliki cara untuk mengamankan mereka. Pola yang mereka milik itu tidak bisa kami terlusuri,” jelasnya.
Karena itulah, jelas Dirut PT Timah, perusahaan seperti mendapat asupan gizi dengan terbentuknya Satgas Halilintar bentukan pemerintah pusat untuk membantu PT Timah menyelesaikan permasalahan penambangan timah ini.
“Satgas saat ini masih dalam proses orientasi, pengenalan daerah dan masalah. Kalau fase ini telah selesai, nanti kami akan menyampai proses selanjutkan kepada Pak Ketua dan anggota Dewan lainnya,” ujar Restu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Ketua DPRD Babel itu juga dibahas berbagai isu strategis, mulai dari keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja, hingga tata kelola pertambangan dan dampak lingkungan di Bumi Serumpun Sebalai.
Di hadapan para wakil rakyat, Restu memastikan perusahaan berkomitmen menjaga stabilitas usaha tanpa melakukan pengurangan karyawan.
“Mudah-mudahan jumlah ini bisa bertahan selama masih ada upaya memberdayakan SDM di Bangka Belitung,” ujarnya.
Menanggapi gejolak harga timah, Restu menjelaskan bahwa PT Timah akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan harga sementara, meski keputusan final tidak sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan. (red).
