BFC, BANGKA BARAT — Sudah hampir satu bulan keluhan warga Dusun Jelitik, Desa Ibul, Kabupaten Bangka Barat, terkait kebun yang sering terendam air, belum mendapat tanggapan dari pihak PT Bukit Permata Estate (BPE) — anak perusahaan Sinar Mas Group — maupun dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Menurut salah satu warga terdampak, Sabilan atau yang akrab disapa Ilan, kondisi kebun warga yang berbatasan langsung dengan area perkebunan PT BPE semakin memburuk setiap kali hujan deras turun.
Ia menyebutkan penyebab utama banjir di lahan warga adalah kegagalan perusahaan dalam mengelola saluran air dari areal perkebunan.
“Pembuatan kanal tidak tepat dan air buangan dari kebun perusahaan justru mengalir ke kebun kami,” ujar Ilan.
Ilan menambahkan, masalah tersebut sudah lama terjadi dan telah berulang kali dikeluhkan kepada pihak perusahaan, namun hingga kini tidak ada upaya penyelesaian.
Kondisi terparah, katanya, terjadi sejak Askep David Napitupulu menjabat sebagai asisten kepala di PT BPE.
“Dulu memang sudah sering terendam, tapi sekarang lebih parah. Sejak ada pembuatan kanal baru, air yang masuk ke kebun kami makin banyak,” tambahnya.
Akibat genangan air yang berlangsung lama, banyak pohon sawit milik warga mati, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan produktivitas buah. Warga pun meminta Pemkab Bangka Barat turun tangan memberikan solusi atas kerugian yang mereka alami.
Tim media ini telah berulang kali mencoba mengkonfirmasi Askep PT BPE David Napitupulu, namun tidak mendapat tanggapan.
Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tidak pernah dijawab.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Gakkum DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pejabat Gakkum DLHK, Ayubi, mengatakan pihaknya telah meneruskan laporan warga Jelitik ke DLH Kabupaten Bangka Barat karena penanganan berada di bawah kewenangan daerah.
“Berdasarkan laporan sebelumnya, sudah kami teruskan ke DLH Bangka Barat. Minggu lalu, DLH kabupaten juga sudah melakukan verifikasi ke lapangan bersama pihak perusahaan dan desa,” kata Ayubi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil resmi dari verifikasi DLH Bangka Barat yang disampaikan kepada publik.
Warga berharap pemerintah daerah maupun pihak perusahaan segera memberikan kejelasan dan solusi atas persoalan tersebut. (JB).
