BFC, BANGKA — Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Belitung Harun menegaskan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi SMAN 1 Merawang yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan hasil kajian konsultan, serta telah diperiksa oleh tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya sorotan dan perbandingan di masyarakat terkait nilai kontrak dan volume pekerjaan bangunan, termasuk isu dugaan ketidaksesuaian jumlah kolom, harga satuan, dan luasan pekerjaan.
Menurut penjelasan pihak pelaksana, seluruh perhitungan pekerjaan mengacu pada hasil konsultan perencana yang kemudian diverifikasi kembali oleh tim teknis PU, termasuk tim teknis lapangan dan tim penerima hasil pekerjaan (PHO).
“Volume pekerjaan sudah kami hitung dan periksa. Ada yang jumlahnya lebih dari 300 volume dan ada yang sekitar 200 volume tergantung bagian bangunan. Semua sesuai dengan analisa teknis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbedaan nilai anggaran dipengaruhi oleh variasi harga satuan pekerjaan. Bagian depan bangunan memiliki harga satuan lebih tinggi, berkisar Rp 3,5 juta per meter persegi, sementara bagian lain sekitar Rp2,4 juta per meter persegi.
Perbedaan tersebut disebabkan oleh jenis pekerjaan, pembongkaran atap, struktur kolom, dan lingkup pekerjaan yang tidak seragam.
Terkait pekerjaan atap dan struktur, pihak pelaksana menyebutkan bahwa sebagian pekerjaan telah melalui proses PHO dan dinyatakan layak.
Adapun pekerjaan seperti pembongkaran keramik tidak dilakukan karena kondisi lantai dinilai masih baik dan atas pertimbangan pihak pengguna, dalam hal ini sekolah.
“Mana yang perlu diganti kami ganti, mana yang masih layak tidak kami bongkar. Itu hasil kesepakatan dan survei lapangan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan tetap berpotensi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jika ditemukan kekurangan volume, kelebihan pembayaran, atau ketidaksesuaian, maka konsekuensi hukum dan denda akan diberlakukan sesuai aturan.
“Kalau diaudit BPK dan ada kekurangan, pasti ada sanksi. Kalau kelebihan bayar, juga ada tindak lanjut. Kami siap bertanggung jawab dan siap diperiksa,” tegasnya.
Menanggapi kritik dan pemberitaan yang berkembang, pihak pelaksana menyatakan tidak keberatan jika persoalan tersebut diangkat ke ruang publik sebagai bentuk transparansi.
“Siapa pun yang mengingatkan kami, kami terima. Kami siap diperiksa kapan pun. Semua sudah melalui pemeriksaan teknis dari PU, pejabat pengadaan, dan tim terkait,” pungkasnya. (Dedy Semile)
