BFC, MERAWANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komisi III, Imam Wahyudi, S.IP, menggelar kegiatan reses di Balai Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Minggu pagi (18/01/2026). Reses ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan nyata yang selama ini menghambat pembangunan desa.
Di hadapan seratusan warga yang hadir, Imam menegaskan bahwa reses bukan sekadar forum menampung keluhan, tetapi harus menjadi pintu masuk penyelesaian masalah.
“Reses ini bukan hanya mendengar aspirasi, tapi bagaimana masalah itu kita carikan jalan keluar. Kami di DPRD harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Imam.
Salah satu persoalan krusial disampaikan Ketua Adat Baturusa, Iswanto, terkait kondisi jalan di Dusun III Komplek Plaben. Jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer itu yang informasinya aset itu baru dilepas dan diserahkan oleh PT Timah ke Pemda Bangka yang hingga kini belum diaspal, meski telah digunakan masyarakat selama puluhan tahun.
Selain itu, warga juga mengeluhkan jalan lingkar dalam Desa Baturusa yang terakhir dibangun pada 2012 dan kini mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Meski kewenangan pembangunan jalan berada di ranah Pemerintah Kabupaten Bangka, Imam menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Walaupun ini ranah kabupaten, saya tidak akan lepas tangan. Kita follow up, kita komunikasikan, dan kita kawal,” ujarnya.
Tak hanya infrastruktur, aspirasi di bidang sosial juga mengemuka. Imam menerima usulan bantuan kacamata baca bagi lansia, serta pengembangan potensi pariwisata Sungai Baturusa dan Air Batu.
Menanggapi hal itu, Imam mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk bergerak bersama melalui regulasi desa.
“Segera buat pertemuan pemuda, BPD, dan Pemdes. Susun Perdes agar potensi wisata bisa dikelola dan menghasilkan PADes. Ayo pemuda bangkit, kita bangun Baturusa legenda ini,” serunya.
Sebagai Ketua Pansus Persampahan DPRD Babel, Imam juga menyoroti persoalan sampah. Ia menyampaikan, Pemprov Babel telah menetapkan konsep TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) regional yang direncanakan dibangun di wilayah Sambung Giri, Merawang.
“Sampah harus dikelola dari rumah. Pisahkan organik dan non-organik. Pak Kades juga sudah menyiapkan tempat sampah di depan rumah warga, ini harus kita dukung,” imbaunya.
Isu tanggung jawab sosial perusahaan turut mencuat. Anggota BPD Baturusa, Amarta, mempertanyakan minimnya kontribusi CSR perusahaan di wilayah tersebut, mulai dari perusahaan sawit hingga tambak udang berskala ratusan hektare.
“CSR yang diterima selama ini sangat tidak sebanding, bahkan hanya satu ekor sapi per tahun,” ungkapnya.
Imam menilai hal itu sebagai pekerjaan rumah bersama.
“Pemdes harus bersatu dan duduk bersama perusahaan. CSR jangan sekadar formalitas. Soal tambak udang, mari kita komunikasikan dan rembukkan secara serius,” katanya.
Dari sektor kelautan, Ketua Nelayan Baturusa, Ferdi menyampaikan, koperasi nelayan telah dibentuk dan berharap adanya bantuan alat tangkap dari pemerintah provinsi.
Imam memastikan aspirasi tersebut akan dikawal.
“Terkait nelayan, saya akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi. Kalau ada anggaran bantuan kapal atau alat tangkap, akan kita follow up,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari warga bernama Selamet, yang menyoroti kerusakan fasilitas tribun penonton di lapangan sepak bola Desa Baturusa, meski lokasinya dinilai sangat strategis.
Menutup reses, Imam menyimpulkan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan kewenangan Pemkab Bangka. Ia bahkan membuka peluang ke depan untuk menghadirkan Bupati atau Wakil Bupati dalam kegiatan reses.
“Kedepan, akan lebih baik jika kepala daerah bisa hadir langsung. Agar penyelesaian masalah lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.
Reses ini turut dihadiri Kepala Desa Baturusa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, nelayan, pemuda, serta warga Desa Baturusa dan sekitarnya. (red).
