BFC, BANGKA — Penahanan Kepala Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, berinisial SB alias Samsul Bahri, membuka lapisan persoalan yang lebih dalam dari sekadar dugaan pemalsuan surat.
Di balik jerat hukum yang kini menjeratnya, terselip pertanyaan besar: surat apa yang dipalsukan, dan untuk kepentingan siapa?
SB resmi ditahan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangka setelah menjalani pemeriksaan intensif selama hampir seharian penuh pada Selasa (7/4/2026).
Penahanan ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang sejak laporan masyarakat masuk lebih dari setahun lalu.
Kasatreskrim Polres Bangka, AKP Mauldi Waspadani, membenarkan bahwa penahanan dilakukan setelah status SB dinaikkan menjadi tersangka. “Perkaranya terkait pemalsuan surat,” ujarnya singkat, tanpa merinci jenis dokumen yang dimaksud.
Namun, sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kasus ini diduga berkaitan dengan dokumen administratif desa yang memiliki implikasi hukum dan ekonomi.
Dugaan sementara mengarah pada pemalsuan dokumen yang berpotensi digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk penguasaan lahan atau pengurusan legalitas aset.
“Biasanya kalau sampai dilaporkan dan diproses lama seperti ini, bukan sekadar surat biasa. Ada dampak yang dirasakan langsung oleh warga,” ujar sumber tersebut.
Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/II/2025/SPKT/POLRES BANGKA/POLDA Bangka Belitung. Artinya, butuh waktu lebih dari satu tahun bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, hingga akhirnya menetapkan seorang kepala desa aktif sebagai tersangka.
Lambannya proses ini memunculkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan atau kehati-hatian ekstra dari aparat dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik di tingkat desa.
Di sisi lain, warga Air Anyir mulai berani bersuara. Beberapa di antaranya mengaku telah lama mencurigai adanya kejanggalan dalam penerbitan dokumen desa.
“Ada yang tidak sinkron, tanda tangan berbeda, tapi tetap dipakai. Kami bingung harus melapor ke mana waktu itu,” ungkap seorang warga.
Penahanan SB sendiri dilakukan dengan alasan normatif: mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Namun, langkah ini juga menjadi sinyal bahwa penyidik telah mengantongi bukti yang cukup kuat.
Kini, fokus penyidik mengarah pada pendalaman kasus. Sejumlah saksi terus diperiksa, sementara dokumen-dokumen yang diduga dipalsukan sedang ditelusuri keabsahannya. Tidak menutup kemungkinan, kasus ini akan berkembang dan menyeret pihak lain jika ditemukan keterlibatan lebih luas.
Dalam konteks hukum, perbuatan yang disangkakan kepada SB mengacu pada Pasal 391 juncto Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemalsuan yang dapat berujung pada sanksi pidana serius, terutama jika berdampak pada hak orang lain.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik administrasi di tingkat desa yang selama ini dianggap sepele, justru bisa menjadi pintu masuk ke tindak pidana serius. Ketika kewenangan dipakai tanpa kontrol, dokumen bisa berubah menjadi alat manipulasi.
Pertanyaannya kini, apakah kasus ini berdiri sendiri, atau hanya puncak gunung es dari praktik serupa yang selama ini luput dari pengawasan? (red).
