BFC, BANGKATENGAH — Jalan becek, lampu jalan yang minim, hingga belum tersentuhnya Program Makan Bergizi Gratis menjadi sederet persoalan yang disuarakan masyarakat dan pengurus Pondok Pesantren Almukarom, Desa Kurau, saat agenda Reses Masa Persidangan Tahun 2026 Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zainuddin, A.Md.
Di tengah suasana sederhana pondok pesantren yang dipenuhi para santri dan tokoh masyarakat, reses tersebut berubah menjadi ruang dialog yang membicarakan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Ada harapan besar agar pesantren dan masyarakat di wilayah Kurau tidak lagi merasa berada di pinggir perhatian pembangunan.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, tokoh masyarakat, dan pengurus pesantren itu menjadi momentum bagi warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Salah satu yang paling disorot ialah belum tersentuhnya Pondok Pesantren Almukarom oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai berjalan di sejumlah wilayah.
Menanggapi hal itu, Zainuddin memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan agar para santri juga mendapat hak yang sama dalam program pemerintah tersebut.
Terkait MBG, pihak pesantren di sini belum dapat. Jadi mereka meminta agar bisa mendapatkan program MBG dan kita akan dorong ini,” ujar Zainuddin.
Bagi Zainuddin, keberadaan pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga bagian penting dalam membangun generasi muda yang memiliki karakter dan akhlak yang kuat.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses belajar mengajar di pondok pesantren berjalan dengan baik dan mendapat perhatian yang layak dari pemerintah.
Kami hadir di sini sebagai anggota DPRD Provinsi dapil Bangka Tengah. Segala aspirasi dan masukan dari pondok pesantren terkait kegiatan belajar mengajar akan kami tampung untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Dalam sesi dialog bersama warga, persoalan infrastruktur menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Akses jalan menuju pondok pesantren disebut masih memprihatinkan, terutama saat hujan turun. Selain itu, minimnya penerangan jalan umum juga dinilai memicu rasa tidak aman bagi warga pada malam hari.
Menanggapi persoalan tersebut, Zainuddin membawa kabar yang cukup melegakan bagi masyarakat Desa Kurau. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 juta untuk perbaikan akses jalan masuk di kawasan tersebut.
“Alhamdulillah, untuk perbaikan jalan akses masuk sudah ada anggarannya sebesar Rp600 juta. Mohon doanya agar segera dikerjakan dalam waktu dekat. Ini mungkin berkah dari keberadaan pesantren di sini,” ungkapnya.
Tak hanya soal jalan, Zainuddin juga memberi perhatian terhadap persoalan administrasi pendidikan, khususnya terkait isu penahanan ijazah siswa SMA dan SMK yang masih dikeluhkan masyarakat.
Ia berjanji akan menjembatani komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat segera dicarikan solusi, terutama bagi siswa dan santri yang terdampak.
Meski saat ini bertugas di Komisi IV DPRD Babel, Zainuddin menegaskan dirinya tidak ingin membatasi perjuangan hanya pada satu bidang kerja semata. Menurutnya, persoalan masyarakat tetap harus diperjuangkan meski berada di luar ruang lingkup komisi yang ditempati.
“Terkait lampu jalan dan jalan becek, meskipun itu ranah mitra Komisi III, setiap anggota dewan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperjuangkan hak masyarakat di seluruh wilayah Bangka Tengah,” tegasnya.
Ia juga mendesak Dinas Perhubungan agar segera memprioritaskan pemasangan lampu jalan di kawasan Desa Kurau demi meningkatkan keamanan masyarakat.
Bagi warga dan pengurus pesantren, kehadiran reses tersebut bukan hanya menjadi ajang menyampaikan keluhan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bahwa persoalan mereka mulai mendapat perhatian serius.
Di tengah berbagai keterbatasan yang masih dihadapi, masyarakat berharap pembangunan di Bangka Tengah tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi benar-benar menyentuh kawasan-kawasan yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih besar, termasuk lingkungan pesantren dan desa-desa penyangga di Kurau.(red).
