BFC, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Babel menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027.
Selain agenda kesepakatan KUA-PPAS, rapat paripurna juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Babel, Rabu (26/8/2026).
Ketua DPRD Babel Didit menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS pada tahap ini belum masuk pada rincian teknis setiap program maupun kegiatan.
Menurut Didit, KUA-PPAS masih menjadi gambaran umum mengenai arah rencana anggaran, baik untuk perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
“Poin dasarnya KUA-PPAS ini kan gambaran rencana anggaran perubahan dan anggaran 2027. Jadi umum sifatnya, belum teknis-teknis pada saat APBD,” ujar Didit.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah selesai disusun, dibahas, dan disepakati bersama dalam bentuk nota kesepakatan.
“Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran. Semoga melalui perubahan ini, anggaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan serta memberikan manfaat bagi Masyarakat,” ungkap Gubernur Hidayat.
Diketahui, terdapat kenaikan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dibandingkan APBD Tahun 2026. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut menjadi peluang untuk mempercepat berbagai agenda pembangunan, terutama program pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta pembukaan lapangan kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Babel.
Kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari proses pembahasan dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Babel dan DPRD Babel. Kesepakatan ini menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD agar seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.(red).
