Feri LMP Pastikan Benar Terjadi Pemukulan Pratu Ilham, Humas Polda Babel Rilis Hoax

oleh

BFC, PANGKALPINANG – Dugaan pemukulan terhadap anggota TNI AD dari Yonif 147/KGJ yakni Pratu Ilham di Polsek Sungailiat hingga kini terus menuai reaksi publik. Kendati, Humas Polda Babel justru mengeluarkan rilis bahwa pemukulan anggota TNI AD Pratu Ilham adalah Hoax.

“ Iya (terjadi pemukulan-red) pengakuan Ilham seperti itu kan ada visum dari RS DKT,” kata Ketua Laksar Merah Putih (LMP) Babel, Feri Irawan saat dihubungi redaksi Selasa (10/11/2026).

Feri menyayangkan rilis Humas Polda Babel yang buru-buru menyampaikan bahwa pemukulan anggota TNI AD Pratu Ilham adalah Hoax.

“Nah itu sangat terlalu cepat menyimpulkan itu, (Humas Polda Babel-red) jangan terburu-buru kesannya,. Saya salah satu saksinya yang melihat” ujarnya.

“ Iya lah kawal keponakan kita bagaimana tidak karena menurut keterangan Ilham di pukul,” ucapnya.

Disinggung apakah benar Pratu Ilham mendatangi Polsek Sungailiat dalam keadaan mabuk, Feri menyatakan berdasarkan yang ia ketahui dan video sepotong yang ditonton bahwa Pratu Ilham mendatangi Polsek Sungailiat dalam keadaan mabok.

“Berdasarkan video sepotong-sepotong iya seperti itu,(pratu ilham mabuk-red),” tukasnya..

Dari Konfirmasi Hingga Klarifikasi, Jangan Jadikan Pers “Kambing Hitam”

Polemik dugaan kekerasan terhadap anggota TNI AD di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka, sepertinya belum benar-benar selesai. Meski kedua belah pihak telah duduk bersama dan sepakat menyelesaikan persoalan, ada satu hal yang justru mengundang tanda tanya besar: mengapa wartawan yang berusaha mencari kejelasan justru berujung mendapat cap penyebar berita hoaks?

Sebuah pemberitaan tentu tidak lahir begitu saja. Ada informasi yang dikumpulkan, ada narasumber yang dimintai keterangan, dan ada upaya konfirmasi yang harus dilakukan. Begitu pula dengan berita dugaan kekerasan di Polsek Sungailiat yang belakangan menjadi polemik.

Sebelum berita diterbitkan, wartawan telah berupaya menghubungi Kapolsek Sungailiat pada Minggu (8/11/2026) pukul 13.57 WIB untuk meminta penjelasan. Namun, upaya tersebut tak kunjung mendapat jawaban.

Lantas, ketika pihak yang dikonfirmasi memilih diam, apakah wartawan juga harus ikut diam? Apakah sebuah informasi harus dikubur begitu saja hanya karena salah satu pihak belum bersedia memberikan penjelasan?

Tentu tidak.

Wartawan bukanlah mesin yang hanya bekerja ketika semua pihak bersedia bicara. Ada kepentingan publik yang harus dijaga, ada informasi yang perlu disampaikan, dan ada tanggung jawab untuk memastikan setiap pihak mendapatkan ruang yang sama.

Perlu dipahami, berita tersebut sejak awal memuat pengakuan narasumber dengan menggunakan kata “mengaku” dan “diduga”. Artinya, wartawan tidak sedang menjatuhkan vonis atau memastikan seseorang bersalah. Kami hanya menyampaikan apa yang diterangkan oleh narasumber, sembari membuka ruang bagi pihak lain untuk memberikan penjelasan.

Namun, ketika klarifikasi akhirnya muncul, pemberitaan tersebut justru dicap sebagai hoaks atau informasi menyesatkan melalui media sosial. Rasanya seperti wartawan diminta membuka ruang klarifikasi, tetapi ketika hasil pemberitaannya tidak sesuai dengan versi pihak tertentu, justru dianggap sebagai sumber persoalan.

Jika memang terdapat kekeliruan, bukankah lebih baik dijelaskan secara terbuka? Tunjukkan bagian mana yang tidak benar, sampaikan fakta pembandingnya, dan gunakan mekanisme hak jawab maupun hak koreksi sebagaimana mestinya.

Kami tidak pernah mempermasalahkan adanya bantahan. Justru itulah yang dibutuhkan dalam sebuah pemberitaan. Sebab, kebenaran tidak seharusnya hanya berdiri di atas satu versi cerita.

Kami juga menghormati hasil pertemuan dan kesepakatan damai antara pihak TNI dan Polri. Namun, jangan sampai perdamaian dua institusi besar tersebut justru menyisakan persoalan baru bagi insan pers yang sejak awal berusaha mencari kejelasan.

Wartawan bukan bagian dari TNI, bukan pula bagian dari Polri. Kami tidak memiliki kepentingan untuk memenangkan salah satu pihak. Kami hadir sebagai jembatan informasi, bukan sebagai tameng, apalagi tumbal ketika sebuah persoalan berkembang menjadi polemik.

Jangan sampai ketika masyarakat mengadu, wartawan disalahkan karena memberitakan. Ketika wartawan meminta konfirmasi, tidak ada jawaban. Namun, ketika berita sudah terbit dan klarifikasi muncul, wartawan justru mendapat label hoaks.

Kalau pola seperti ini terus terjadi, lalu bagaimana pers bisa menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan baik?

Pers bukan musuh institusi. Kritik bukan bentuk perlawanan. Dan wartawan bukan kambing hitam yang bisa begitu saja diseret ke tengah persoalan.

Pada akhirnya, kami tidak meminta untuk selalu dibenarkan. Kami hanya meminta agar kerja jurnalistik juga dihargai. Sebab, sebuah institusi tidak akan kehilangan wibawanya hanya karena menerima pertanyaan, dan seorang wartawan tidak seharusnya kehilangan kredibilitasnya hanya karena berusaha mencari jawaban.

Jangan hanya menuntut pers untuk berimbang, tetapi ketika pers mengetuk pintu konfirmasi, jangan biarkan pintu itu tertutup rapat.

Dilansir berita sebelumnya, Kapolres Bangka AKBP Indra Feri Dalimunthe menegaskan bahwa tidak benar ada anggota TNI AD menjadi korban kekerasan di Polsek Sungailiat. Indra menyatakan Polisi juga telah mengklarifikasi informasi yang menyesatkan tersebut bersama pihak-pihak terkait lainnya.

“Mengklarifikasi adanya informasi yang menyesatkan terkait adanya anggota TNI AD yang dipukul ketika akan membuat laporan ke Polsek Sungailiat jadi disini kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar,” tegas Indra, Senin (9/11/2026).

“Dan kami sudah menjelaskan dan mengklarifikasi bersama pihak-pihak terkait bahwa informasi tersebut tidak benar,” katanya.

Menanggapi hal ini, Komandan Kompi Senapan B Yonif 141/AJYP, Kapten Inf Sandara Kirana, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang sudah terjadi. Selanjutnya, demi menjaga sinergitas antara TNI dan Polri melakukan kesepakatan perdamaian bahwasanya informasi dan isu itu tidak benar.

“Kami dengan rendah hati telah mendatangi Mapolsek Sungailiat dengan menghadirkan Pratu Ilham untuk menyampaikan permohonan maaf dan kami juga telah mengganti fasilitas yang telah dipecahkan oleh anggota kami,” ujarnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.