BFC, PANGKALPINANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayangkan surat keberatan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung terkait unggahan akun Instagram Humas Polda Babel dan Humas Polres Bangka yang memberikan label “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” terhadap sejumlah pemberitaan media online.
Keberatan tersebut tertuang dalam surat bernomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Surat yang ditandatangani Ketua PWI Babel Mohammad Fathurrahkman dan Sekretaris Fakhruddin Halim itu menyoroti unggahan tangkapan layar sejumlah berita yang dipublikasikan melalui akun Instagram @humas_poldakep.babel dan dikolaborasikan dengan akun @humas_polresbangka pada 9 November 2026.
PWI Babel menilai pelabelan tersebut berpotensi mendiskreditkan karya jurnalistik dan menimbulkan persoalan serius terhadap kebebasan pers.
Dalam suratnya, PWI menegaskan bahwa pemberitaan yang ditampilkan dalam unggahan tersebut merupakan produk jurnalistik yang diproses melalui mekanisme kerja pers, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan informasi kepada publik.
PWI juga menyatakan bahwa berita-berita tersebut memiliki narasumber yang jelas serta telah melalui proses konfirmasi dan verifikasi kepada pihak terkait.
Menurut PWI Babel, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme yang semestinya ditempuh adalah menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Mohammad Fathurrakhman menegaskan Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung hendaknya tidak mudah memberikan label atau stempel hoaks terhadap suatu pemberitaan media hanya karena isi berita tersebut dianggap tidak sesuai dengan pandangan atau keterangan pihak kepolisian.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua pemberitaan yang berbeda dengan versi keterangan institusi dapat serta-merta dikategorikan sebagai berita bohong,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Fathurrakhman menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Polres Bangka yang langsung dipimpin Kapolres AKBP Indra Feri Dalimunthe sebelumnnya merupakan langkah tepat, dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan, dalam konferensi pers.
“Apa yang dilakukan oleh Polres Bangka dan langsung dikomandoi Kapolres merupakan langkah tepat dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dalam konferensi pers,” ucapnya.
Soroti Potensi Ancaman terhadap Kemerdekaan Pers
PWI Babel menyayangkan penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan media tanpa adanya penjelasan atau mekanisme penyelesaian yang transparan.
Organisasi wartawan tersebut mengingatkan bahwa pelabelan terhadap karya jurnalistik berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat, bahkan dapat menghambat kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Polemik ini menjadi penting karena hubungan antara pers dan institusi kepolisian semestinya dibangun melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang profesional, serta penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan.
PWI Babel pun mendesak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung agar segera menghapus unggahan yang memuat tangkapan layar pemberitaan tersebut dari akun Instagram Humas Polda Babel dan Humas Polres Bangka guna mencegah polemik semakin meluas.
PWI Babel Nyatakan Boikot Pemberitaan Humas Polda
Tidak hanya menyampaikan keberatan, PWI Babel juga mengambil sikap tegas dengan menyatakan boikot terhadap pemberitaan dari Humas Polda Babel sampai persoalan tersebut diselesaikan secara tuntas.
Sikap ini menjadi bentuk protes organisasi terhadap tindakan yang dinilai dapat merugikan kehormatan dan independensi kerja jurnalistik.
PWI Babel sekaligus mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah mendiskreditkan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Pers, dalam menjalankan fungsinya, memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, ketika terdapat perbedaan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, penyelesaiannya harus tetap mengedepankan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menunggu Penjelasan Polda Babel
Hingga berita ini di-publish, surat keberatan PWI Babel tersebut belum disertai tanggapan atau klarifikasi resmi dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengenai alasan pemberian label “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” terhadap sejumlah pemberitaan tersebut.
Pihak kepolisian diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar penilaian, proses verifikasi informasi, serta pertimbangan di balik publikasi unggahan tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam polemik sepihak.
Terlebih, pemberitaan yang menjadi sumber polemik berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD di lingkungan Polsek Sungailiat. Substansi dugaan peristiwa tersebut juga perlu dijelaskan secara transparan oleh pihak-pihak terkait.(red).
