BFC, PANGKAL PINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Menurutnya, jembatan yang selama ini menjadi salah satu infrastruktur penting penghubung wilayah di Pulau Bangka itu harus segera mendapatkan kepastian langkah teknis dari pemerintah daerah agar dapat kembali dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.
Edi memahami bahwa keputusan pemerintah daerah yang tidak lagi mengoperasikan mekanisme buka–tutup jembatan berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah.
Biaya operasional dan pemeliharaan sistem tersebut dinilai cukup besar dan menjadi beban tersendiri bagi APBD.
Secara jujur kita harus mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah memang terbatas. Kalau hanya untuk mengoperasikan mekanisme buka–tutup dengan biaya besar, tentu itu menjadi beban tersendiri bagi APBD. Dalam konteks efisiensi, alasan itu masih bisa dipahami,” ujar Edi.
Meski demikian, ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur strategis tersebut kehilangan fungsinya sebagai jembatan penghubung.
Menurut Edi, langkah yang paling mendesak saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain teknis jembatan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Hidayat Arsani diminta segera berkoordinasi dengan DPRD, dinas teknis, serta pihak kementerian terkait.
Yang harus segera dilakukan adalah evaluasi desain teknisnya. Apakah sistem buka–tutup masih relevan dipertahankan, atau justru perlu diubah dengan desain konstruksi yang berbeda, misalnya dengan elevasi jembatan yang lebih tinggi atau desain melengkung sehingga tidak lagi membutuhkan mekanisme buka–tutup,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui program percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Ini bukan soal menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tetapi soal memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk menyelesaikan masalah infrastruktur strategis di daerah. Yang penting jembatan ini bisa diperbaiki dan kembali berfungsi,” tegasnya.
Edi menilai keberfungsian jembatan tersebut sangat penting bagi pengembangan kawasan timur Pulau Bangka. Apalagi di kawasan itu telah berkembang berbagai fasilitas strategis, salah satunya RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diharapkan menjadi pusat aktivitas baru masyarakat.
Ini bukan sekadar soal jembatan. Ini soal konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Kalau jembatan ini bisa berfungsi dengan baik, maka aktivitas ekonomi di lintas timur Pulau Bangka akan ikut bergerak,” ujarnya.
Ia menegaskan percepatan penyelesaian persoalan Jembatan Emas harus menjadi prioritas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah agar potensi ekonomi yang ada tidak terus terhambat.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. DPRD akan mendorong dari sisi kebijakan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah harus bergerak cepat dari sisi eksekusi. Kalau memungkinkan, tahun ini sudah harus ada langkah konkret, minimal desain teknisnya sudah diputuskan dan skema pembiayaannya jelas,” tutup Edi.(red).
