PANGKALPINANG – Proyek pedestrian atau trotoar milik Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bangka Belitung di seputaran kota Pangkalpinang yang baru selesai dibangun tepatnya di penghujung tahun 2024, di sejumlah titik sudah alami kerusakan.
Hal itu terpantau pada Selasa (7/1/25) kemarin terlihat kondisi keramik lantai trotoar di beberapa titik lokasi diantaranya di depan Pujako, Pitza Hut dan PN Pangkalpinang sudah banyak yang pecah. Dugaan sementara proses pemasangan keramik tidak sesuai RAB dan spek pekerjaan serta kualitasnya diragukan.
Namun dari hasil konfirmasi dengan kepala balai PJN Babel, Zapnat Kambu, mengatakan penyebab karena banyaknya kendaraan roda dua dan roda emaot yang parkir di atasnya.
“Fungsi trotoar sudah berubah menjadi kendaraan,” cetusnya seraya mengirimkan beberapa foto kendaraan roda dua yang parkir di atas trotoar.
Tidak hanya itu, kabalai PJN Babel ini juga mengirimkan dokumen fail pdf perihal permohonan koordinasi penertiban parkir kendaraan dan pedagang pada trotoar di lingkungan satker PJN Wilayah Provinsi Babel untuk diteruskan ke PJ Gubernur, PJ Wako dan PJ Bupati.
Namun demikian, menurut Bambang Susilo ketua LSM GTK (Generasi Tanpa Korupsi) Babel alasan yang diutarakan kabalai PJN Zepnat Kambu soal banyaknya keramik yang pecah karena trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir kendaraan sesungguhnya kurang tepat.
“Sebenarnya kalau pemasangan keramik itu sesuai spek pekerjaan, saya rasa tidak mudah pecah. Terlebih hanya roda dua, itu tidak pecah. Buktinya di beberapa titik lokasi, ada yang dilalui kendaraan roda empat. Keramiknya tidak pecah karena lantai dasarnya padat dan pemasangan keramiknya pas,” kata Bang Sus sapaannya saat dibincangi di salah satu Cafe di Pangkalpinang, Rabu (8/1/25).
Jadi kata Bang Sus, proyek trotoar yang menghabiskan anggaran puluhan miliar bersumber dari APBN tahun anggaran 2024 ini sudah selayaknya untuk diaudit oleh BPKP dan Kejaksaan. Sehingga penggunaan uang rakyat tidak terkesan dihambur-hamburkan untuk pembangunan infrastruktur yang kualitasnya diragukan.
“Selaku kontrol sosial, saya ketua LSM Generasi Tanpa Korupsi (GTK) Babel meminta pihak Instansi yang berwenang seperti BPKP dan Kejaksaan untuk melakukan audit terhadap Proyek Pembangunan Trotoar oleh Satker PJN Wilayah Bangka Belitung, guna memastikan penggunaan uang rakyat tepat sasaran dan penggunaannya,” pintanya.
Hingga berita ini ditayangkan, masih diupayakan konfirmasi ke pihak Kepala Kejaksaan Tinggi dan BPKP Perwakilan Bangka Belitung. (Ded).
