BFC,PANGKAL PINANG – Mewakili Pj Walikota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan pembangunan Juhaini menghadiri kegiatan Rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah oleh kementerian dalam Negeri RI melalui zoom meeting, bertempat di ruang Smart Room Center lantai 2 kantor Walikota Pangkalpinang, Senin ( 14/7/25).
Asisten perekonomian dan pembangunan Juhaini mengatakan, pada hari ini Pemkot Pangkalpinang mengikuti kegiatan rapat melalui zoom meeting dengan kementerian dalam Negeri, dalam kegiatan ini ada beberapa yang akan dibahas pertama, evaluasi pengandaian Inflasi, kedua tindak lanjut terkait pembangunan tiga juta rumah.
Dilanjutkan Juhaini, strategi pengendalian inflasi yang diterapkan Pemkot Pangkalpinang adalah mengacu pada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Adapun langkah konkret yang telah dilakukan meliputi gerakan pangan murah pada 4 Juli 2025, pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, pembagian cadangan pangan nasional kepada 7.406 KK di tujuh kecamatan sekitar 14,8 ton beras selama dua bulan,” jelas Juhaini.
“Penyaluran benih dan sarana produksi untuk 30 KWT dan subsidi pupuk untuk pengecer di Tuatunu: 5,186 ton urea, 13,2 ton NPK, dan 5,3 ton pupuk organik,” lanjutnya.
Selain inflasi, ditambahkan Juhaini, rapat tersebut juga membahas progres program nasional pembangunan 3 juta rumah. Khusus untuk Kota Pangkalpinang, kata dia, pemerintah telah memiliki data dan capaian signifikan dalam sektor perumahan.
“Berdasarkan data hingga Desember 2024, jumlah total perumahan ada 345 lokasi. Terdiri dari perumahan subsidi 301 lokasi, perumahan komersil 30, gabungan subsidi dan komersil ada 4 dan rumah dinas/pemerintah 10 lokasi,” terangnya.
Sementara dari sisi unit rumah, lanjut dia, jumlah unit berdasarkan site plan ada sebanyak 21.631 unit, yang telah dibangun 16.294 unit, serta rumah yang sudah dihuni sebanyak 14.061 unit.
“Total rumah di Pangkalpinang tercatat 49.414 unit, dengan 48.075 unit di antaranya tergolong rumah layak huni. Adapun jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 1.339 unit, termasuk 59 unit yang berada di kawasan kumuh,” tuturnya.
Pemerintah juga mencatat backlog kepemilikan sebanyak 12.316 unit dan backlog penghuni sebanyak 6.538 unit.
Dari data tersebut, capaian akses rumah layak huni kita mencapai 97,29 persen. Untuk tahun 2024, sudah direalisasikan pembangunan 345 unit rumah. Fokus kami selanjutnya adalah perbaikan 1.339 unit RTLH dan pengurangan backlog,” ungkap Juhaini.
“Kota Pangkalpinang menjadi salah satu kota yang dinilai aktif dan progresif dalam pelaksanaannya,” Ungkap Juhaini (red).
