BFC, PANGKAL PINANG — Suasana Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, Senin (30/3/2026), menjadi panggung penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, pemerintah kota memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, hingga berbagai tantangan yang masih dihadapi sepanjang tahun berjalan.
Tahun 2025 disebut sebagai periode yang “tidak biasa”, lantaran sebagian waktu pemerintahan masih dipimpin penjabat kepala daerah sebelum wali kota definitif dilantik pada Oktober 2025. Meski demikian, roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp993,29 miliar dengan realisasi mencapai 93,64 persen.
Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui target hingga 107,89 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun.
Di sektor layanan dasar, pemerintah mencatat sejumlah capaian. Bidang kesehatan menunjukkan kinerja tinggi dengan realisasi anggaran 96,59 persen, termasuk pembangunan fasilitas di RSUD Depati Hamzah dan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,86 persen. Sektor pendidikan juga mendapat perhatian melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta bantuan bagi ratusan siswa.
Pada bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, serta penanganan rumah tidak layak huni terus dilakukan, meski masih terbatas. Sementara itu, upaya menjaga ketertiban umum dilakukan melalui puluhan penegakan perda serta operasi penyelamatan oleh pemadam kebakaran dan BPBD.
Di sisi sosial-ekonomi, tingkat pengangguran turun menjadi 5,73 persen. Namun, realisasi investasi justru mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah ke depan.
Pertumbuhan penduduk yang mencapai 247 ribu jiwa turut memunculkan tantangan baru, terutama persoalan sampah. Pemerintah pun mulai menggandeng berbagai pihak dan mengadopsi sistem pengelolaan dari daerah lain, serta mendorong inovasi berbasis masyarakat.
Sejumlah program nasional juga dijalankan, mulai dari makanan bergizi gratis, koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan, hingga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Di tengah berbagai capaian, Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, komitmen untuk terus berbenah dan memperkuat kolaborasi dengan DPRD serta masyarakat ditegaskan sebagai kunci menuju pembangunan yang lebih baik.
LKPJ ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama bagi DPRD untuk menilai kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025, sekaligus menentukan arah kebijakan ke depan.(red).
