BFC, PANGKALPINANG — Ketimpangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung kembali memicu kegelisahan di kalangan petani. Selisih harga yang disebut-sebut bisa mencapai Rp1.000 per kilogram dinilai bukan sekadar perbedaan pasar, melainkan cerminan lemahnya pengawasan dan keberpihakan terhadap petani kecil.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Golkar, Eddy Iskandar, menangkap keresahan itu sebagai sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Aspirasi petani, menurutnya, harus segera diterjemahkan dalam langkah konkret pemerintah daerah.
DPRD, kata Eddy, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan harga sawit yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada petani.
juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik kelapa sawit agar harga yang diterima petani tidak menyimpang dari harga acuan yang telah disepakati bersama dengan dinas terkait. Tanpa pengawasan ketat, disparitas harga dikhawatirkan akan terus melebar dan merugikan petani di Pulau Bangka.
Di lapangan, keluhan petani menggambarkan situasi yang semakin menekan. Muksem, petani sawit asal Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, menyebut perbedaan harga antara Bangka dan Belitung bukan lagi hal kecil.
Selisih hingga Rp1.000 per kilogram, menurutnya, terasa sangat berat, terutama bagi petani yang menggantungkan seluruh penghasilan dari hasil panen sawit.
Keresahan serupa juga dirasakan petani di sejumlah wilayah lain, mulai dari Kabupaten Bangka, Bangka Selatan hingga Bangka Barat. Mereka mempertanyakan mengapa dalam satu provinsi yang sama, harga komoditas yang identik justru menunjukkan jurang perbedaan yang begitu lebar.
Andi, petani asal Sungailiat, mengungkapkan kekecewaan terhadap belum terlihatnya langkah nyata dari pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Baginya, ketimpangan ini bukan hanya soal angka, melainkan soal keadilan.
Petani kecil, yang rata-rata hanya memiliki lahan dua hingga tiga hektare, berada dalam posisi paling rentan. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain bergantung pada sawit, terutama di tengah lesunya sektor lain seperti timah yang selama ini menjadi alternatif sumber penghasilan masyarakat.
Di Kabupaten Bangka Barat, kondisi serupa juga terjadi. Seorang petani di Desa Neknang menggambarkan bagaimana turunnya harga sawit langsung berdampak pada dapur rumah tangga. Ketika harga jatuh, bukan hanya pendapatan yang berkurang, tetapi juga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi mereka, sawit bukan sekadar komoditas, melainkan penopang utama kehidupan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan harga TBS bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial masyarakat pedesaan. Ketimpangan harga antarwilayah dalam satu provinsi menjadi ironi tersendiri di tengah harapan akan pemerataan kesejahteraan.
Para petani kini menaruh harapan besar pada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka tidak hanya menuntut stabilisasi harga, tetapi juga keadilan dalam sistem yang selama ini mereka anggap belum berpihak.
Jika tidak segera ditangani, ketimpangan ini dikhawatirkan akan terus menggerus daya tahan ekonomi petani kecil—kelompok yang justru menjadi tulang punggung sektor perkebunan di Bangka Belitung.(red).
