BFC, PANGKALPINANG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Pangkalpinang menggelar halal bihalal yang dirangkaikan dengan rapat rutin di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menguatkan kembali kekompakan antaranggota setelah beberapa bulan vakum dari agenda rapat rutin.
Acara tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang, antara lain Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala bagian, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Ketua DWP Kota Pangkalpinang, Zumalia Mie Go, menyampaikan rasa syukur karena kegiatan rutin kembali dapat dilaksanakan. Ia menyebut, meski tanpa rapat rutin selama sekitar empat bulan, DWP tetap aktif menjalankan berbagai program sosial.
“Selama kurang lebih empat bulan tidak ada rapat rutin, kegiatan DWP tetap berjalan, seperti silaturahmi, kunjungan ke panti asuhan dan pesantren saat Ramadan, serta pembagian takjil,” ujarnya.
Dalam momentum Syawal, Zumalia juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh anggota dan pengurus. Ia menilai halal bihalal menjadi sarana penting untuk mempererat kebersamaan dan hubungan kekeluargaan dalam organisasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai DWP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor.
“DWP bukan hanya organisasi pendamping, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik,” katanya.
Ia menambahkan, peran perempuan dalam membangun keluarga harmonis turut berpengaruh terhadap kinerja suami sebagai aparatur pemerintah. Karena itu, ia berharap DWP semakin aktif dan mampu bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, Mie Go juga menyinggung kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Menurutnya, Pemkot Pangkalpinang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada kesejahteraan pegawai.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat terkait batas maksimal belanja pegawai,” ujarnya.(red).
