BFC, PANGKALPINANG — Forum dialog antara mahasiswa dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Gedung DPRD, Berlangsung tidak seperti yang diharapkan. Pertemuan yang semula dirancang sebagai ruang penyampaian aspirasi justru berjalan tanpa pernyataan terbuka dari peserta mahasiswa.Kamis (16/4/2026).
Sejumlah mahasiswa memilih tidak menyampaikan sikap dalam forum tersebut. Keputusan itu diambil setelah tokoh-tokoh yang mereka harapkan hadir tidak berada di lokasi.
Ketidakhadiran sejumlah pimpinan daerah menjadi titik krusial dalam dinamika pertemuan. Mahasiswa menilai dialog tidak akan efektif tanpa kehadiran pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, yang menerima perwakilan mahasiswa, menjelaskan bahwa absennya sejumlah pimpinan disebabkan oleh agenda yang tidak dapat ditinggalkan serta faktor kesehatan.
Menurut dia, pihak legislatif tetap membuka ruang komunikasi meskipun pertemuan tidak berjalan maksimal.
Kami tetap menerima aspirasi secara tertulis dan menghargai sikap mahasiswa yang ingin bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi,” Katanya.
Meski forum berlangsung, dinamika diskusi tidak berkembang sebagaimana lazimnya dialog publik. Mahasiswa memilih menahan penyampaian pendapat secara lisan dan lebih mengandalkan jalur formal melalui dokumen aspirasi.
Sikap ini mencerminkan adanya ekspektasi terhadap kualitas dialog yang lebih substansial—bukan sekadar pertemuan seremonial.
Di sisi lain, DPRD menyatakan bahwa seluruh masukan tetap akan diproses melalui mekanisme yang ada.
Di balik dinamika tersebut, isu kesejahteraan guru honorer menjadi salah satu pokok perhatian.
DPRD Babel menyebut tengah mendorong skema dukungan melalui kebijakan anggaran, termasuk kemungkinan bantuan transportasi atau tunjangan lain bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, dorongan terhadap penambahan formasi PPPK juga terus disuarakan, disertai upaya mencari ruang kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Edi, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Namun, DPRD berupaya agar alokasi belanja tetap dapat memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak hanya membutuhkan forum, tetapi juga kehadiran aktor kunci serta keseriusan dalam membangun komunikasi yang setara dan substantif.
Sementara itu, DPRD menyatakan tetap membuka kemungkinan dialog lanjutan dengan format yang lebih komprehensif dan melibatkan pemangku kepentingan utama.
Hingga pertemuan berakhir, belum ada kepastian terkait langkah lanjutan dari pihak mahasiswa.
