BFC, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka ruang dialog antara masyarakat Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan pihak terkait aktivitas pertambangan CV Tri Mitra Resource. Audiensi yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (21/5/2026).
Dalam pembahasan tuntutan warga yang ingin tetap melakukan aktivitas penambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan sebagian besar aspirasi masyarakat telah menemukan solusi. Dari lima poin tuntutan yang disampaikan warga, empat di antaranya disebut sudah diakomodasi.
Alhamdulillah dari lima tuntutan, empat tuntutan sudah diakomodir,” kata Didit usai rapat audiensi.
Meski demikian, pembahasan terkait lokasi aktivitas tambang masih terus dilakukan bersama PT TIMAH. DPRD Babel menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan hati-hati karena berkaitan langsung dengan keselamatan pekerja di area tambang.
Menurut Didit, masyarakat tidak meminta izin menambang di wilayah inti atau area primer yang berisiko tinggi. Warga hanya berharap diberi ruang beraktivitas di area pinggiran tambang yang dinilai lebih aman.
Keinginan masyarakat untuk menambang itu di bagian kulitnya, bukan di primernya. Karena di primer ini menyangkut keselamatan tenaga kerja,” ujarnya.
DPRD Babel menegaskan tidak ingin kebutuhan ekonomi masyarakat bertabrakan dengan aturan pertambangan maupun aspek keselamatan kerja. Karena itu, solusi yang didorong adalah membuka ruang tambang di area yang tidak membahayakan pekerja.
“Nah, tetapi yang di kulit-kulit ini, di sisi-sisi kulit, yang tidak membahayakan tenaga kerja,” tambahnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, PT TIMAH dijadwalkan kembali menggelar rapat lanjutan pada Kamis siang. DPRD Babel juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut melakukan pengawasan agar keputusan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan keselamatan kerja.
Didit berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan solusi terbaik sehingga aktivitas tambang masyarakat dapat berjalan tanpa memicu persoalan baru di lapangan.
Persoalan tambang rakyat di Bangka Belitung selama ini memang menjadi perhatian berbagai pihak. Di satu sisi, aktivitas tambang menjadi sumber penghidupan masyarakat, namun di sisi lain tata kelola dan keselamatan kerja tetap menjadi hal yang harus diprioritaskan.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Babel mencoba menghadirkan pendekatan dialog sebagai jalan tengah agar persoalan pertambangan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat.(red).
